Jakarta, Gatra.com - Gangguan layanan perbankan Bank Syariah Indonesia (BSI) selama berhari-hari menjadi viral di media sosial. Banyak nasabah mengeluh tidak dapat melakukan transaksi melalui mobile banking maupun ATM sejak Senin, 8 Mei 2023 lalu hingga Kamis sore 11 Mei 2023.

Salah satu nasabah BSI asal Aceh, Syakya Meirizal pun mengungkapkan kegaduhan ekonomi masyarakat akibat gangguan layanan BSI beberapa hari kemarin. Menurutnya, gangguan layanan perbankan BSI telah menimbulkan kerugian besar, terutama di Aceh yang pangsa pasar perbankan syariah dikuasai BSI.

"Masyarakat di Aceh banyak tinggal di pedesaan jadi kebutuhan transaksi tunai itu sangat tinggi, ketika layanan ATM-nya eror ini sangat mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat," ungkap Syakya dalam diskusi publik secara virtual dikutip dari channel Youtube Achmad Nur Hidayat, Jumat (12/5).

Syakya membeberkan, pihak yang paling dirugikan atas gangguan sistem perbankan BSI di Aceh adalah para pelaku usaha kecil. Musababnya, para pelaku usaha kecil membutuhkan akses transaksi harian melalui bank.

"Saya juga melihat banyak komplain dari jasa transfer uang di desa-desa," jelasnya.

Menurutnya, BSI yang baru berdiri sejak 2021 lalu kerap memiliki masalah ihwal operasional perbankan di Aceh. Mulai dari banyaknya mesin ATM yang tidak dapat berfungsi dengan baik, hingga ketersediaan uang di mesin ATM yang sering kosong.

Padahal, menurutnya BSI memegang jumlah nasabah paling besar dalam pangsa perbankan syariah di Aceh sejak adanya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh. Seharusnya, kata dia, BSI bisa memberikan layanan prima kepada nasabah.

"Apa yang terjadi sekarang ini merupakan puncak permasalahan yang terjadi di BSI. Soal bagaimana tata kelola, BSI gagal menghadirkan layanan prima kepada nasabah di Aceh," tuturnya.

Syakya menilai bahwa permintaan maaf saja tak cukup untuk membayar kerugian masyarakat di Aceh akibat sistem yang buruk dari BSI. Menurutnya, kejadian tersebut justru telah menurunkan kepercayaan dan penentangan sejumlah masyarakat di Aceh atas Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang telah diterapkan.

Ia menyebut, sejumlah masyarakat yang tersulut emosi akibat gangguan layanan perbankan BSI mulai membanding-bandingkan dengan sistem perbankan konvensional nasional lainnya. Bahkan, kata dia sejumlah pengusaha di Aceh menginginkan bank konvensional agar bisa hadir lagi di Aceh. Terutama pelaku usaha yang memiliki mitra di luar Aceh maupun luar negeri.

"Sebagian masyarakat mempersoalkan adanya Qanun LKS, bagi saya Qanun LKS sudah baik karena sebenarnya masalahnya bukan di regulasi syariahnya, tapi murni teknis BSI itu sendiri." tegasnya.

Meskipun saat ini sistem layanan perbankan BSI sudah kembali normal, Syakya mengatakan sudah sepantasnya BSI bisa memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita nasabah karena gangguan teknis yang berlarut-larut. Dengan begitu, profesionalitas BSI sebagai bank syariah terbesar di Aceh bisa dipercaya oleh nasabah.

"Kompensasi itu sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Tidak cukup hanya dengan minta maaf. Kompensasi yang ringan saja, tetapi itu baik untuk menunjukkan itikad bahwa mereka mengakui telah melakukan kesalahan dengan nasabah," imbuh Syakya.

Sebelumnya, Direktur Utama BSI, Hery Gunardi dalam konferensi pers mengatakan bahwa mulai 11 Mei 2023 seluruh sistem layanan ATM maupun mobile banking BSI telah kembali normal. Hery meyakinkan bahwa dana dan data nasabah tetap aman selama gangguan layanan terjadi selama kurang lebih empat hari itu.

"Coba saja, pasti sudah bisa digunakan nasabah untuk transaksi seperti biasa," ujar Hery dalam konferensi pers di Wisma Mandiri, Jakarta, Kamis (11/5).

Ia pun tak menampik adanya dugaan serangan siber terhadap sistem operasional BSI. Serangan ransomware pun menjadi dugaan utama penyebab gangguan sistem transaksi BSI. Namun, menurutnya dugaan tersebut masih dalam tahap penelusuran lebih lanjut.

"Kami duga ada serangan siber. Kami harus melakukan temporary switch off chanel. Dugaan serangan siber perlu dibuktikan forensik," kata Hery.