Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuturkan presiden sebagai warga negara memiliki hak untuk memilih preferensinya seperti apa

Namun, AHY berharap pemerintah agar tak hanya mengurusi pemilu. Lebih dari itu, AHY melihat pemerintah harus memikirkan kompleksitas permasalahan, seperti isu-isu kerakyatan, mulai dari ekonomi, kesejahteraan, daya beli masyarakat, kemiskinan, pengangguran, lapangan pekerjaan, termasuk demokrasi dan juga keadilan.

“Kami bermohon kepada pemimpin negeri ini, kepada para pejabat negara yang mengemban amanat rakyat, baik di jalur eksekutif sebagai pemimpin di tingkat nasional, termasuk para kepala daerah, dan juga mereka yang menjadi wakil-wakil rakyat tetap fokus pada isu-isu kebangsaan,” tegas AHY saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (14/5).

AHY mengingatkan jangan semuanya seolah-olah menjadi urusan pemilu. Jangan seolah-olah semuanya menjadi urusan capres-cawapres. “Nanti direduksi akhirnya masyarakat kita yang menjadi korbannya. Tidak dipenuhi aspirasinya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, AHY menyatakan jangan sampai ada yang didukung, ada yang diendorse, tapi ada yang dilarang untuk maju jadi cawapres 2024. “Enggak boleh berlayar, enggak boleh bersatu. Ini sesuatu yang tidak sehat, dan tentunya demokrasi kita akan mundur ke belakang,” tandasnya.

Diketahui, ribuan relawan Joko Widodo (Jokowi) mengikuti Musyawarah Rakyat yang berlangsung di Gedung Istora Senayan Jakarta. Musyawarah rakyat ini akan menentukan arah pilihan politik Relawan Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2024 mendatang.

Bahkan, Jokowi memberikan sejumlah arahan kepada relawannya dalam menentukan kriteria caprespada 2024. Salah satunya ialah pemimpin yang memiliki sosok yang mampu memajukan Indonesia dari sisi mana saja.