Batam, Gatra.com - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Evaluasi Pelaksanaan APBD TA 2022 Sekaligus Evaluasi APBD Triwulan I TA 2023 Provinsi Kepri, Jumat (19/5).
Gubernur Ansar memaparkan capaian strategis pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kepri dengan bersinergi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Stakeholder lain yang terus membaik.
Mulai dari pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2021 yang berada pada kisaran 1,66 persen karena Pandemi Covid 19 dan kemudian tumbuh menjadi 5,09 persen pada tahun 2022. Berikutnya Indeks Kerukunan Umat Beragama sebagai yang terbaik ke 2 se-Sumatera dengan nilai 74,78.
"Selanjutnya ada indeks kemiskinan Kepri yang terus turun di angka 6,03 dan jauh berada dibawah angka kemiskinan nasional yang ada di kisaran angka 9,54 persen. Ada indeks pendidikan di Kepri yang menempati posisi terbaik ke 4 secara nasional. Pun dengan kualitas kesehatan yang juga terus membaik," katanya.
Terkait dengan pengangguran, kata Ansar, jumlahnya terus berkurang dan mengalami penurunan, serta kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Kepulauan Riau yang terus meningkat. Di mana sepanjang tahun 2022 wisman yang masuk sebesar 785.155 wisatawan, dan naik dari saat masa pandemi covid 2021 yang hanya sebesar 24.332 wisman.
Laporan terkait biaya Visa on Arrival (VoA) khusus kunjungan wisman selama satu bulan yang angkanya sebesar Rp500 ribu. Menurutnya masih terlalu tinggi, karena angka tersebut masih bisa untuk diturunkan, mengingat kunjungan wisman ke Kepri yang rata-rata hanya selama 3 sampai 4 hari.
"Terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2022 yang nilainya sebesar Rp 3,9 triliun. Jadi secara umum laporan realisasi keuangannya mencapai 98 persen. Baik untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer," ujarnya.
Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi di Kepri yang diakuinya tumbuh dengan baik. Hal ini tidak lepas dari peran besar sektor swasta, yang ikut mendorong perekonomian dengan baik.
"Saya akui, tidak semua daerah bisa tumbuh perekonomiannya secara bagus, karena peran pemerintah dan juga swasta sangat berpengaruh," ujarnya.
Tito juga menekankan, tentang faktor yang mempengaruhi permasalahan inflasi di tanah air. Mulai dari adanya kenaikan harga kebutuhan pokok dalam waktu yang lama, begitupun dengan peredaran uang yang sangat banyak, kenaikan suku bunga, suplai barang yang kurang, distribusi barang yang mengalami gangguan serta mahalnya harga subsidi pupuk.
Mantan Kapolri tersebut, terus mendorong setiap pemerintah daerah termasuk di Kepri, untuk terus kreatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah guna membangun kemandirian fiskal di daerah itu sendiri.
"Sehingga berbagai program pembangunan yang dilaksanakan daerah dapat berjalan secara maksimal, dan muaranya bisa meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan daerah itu sendiri," tuturnya.
