Asahan, Gatra.com - Diperkirakan setiap tahun, ada miliaran rupiah anggaran Dana Desa yang diluncurkan pemerintah pusat ke desa-desa  di kabupaten Asahan, Sumatera Utara terkuras untuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala desa dan aparaturnya.

Estimasi hitung-hitungan tersebut terungkap dari pengakuan para kepala desa di daerah ini. "Setiap satu kali Bimtek kami menghabiskan puluhan juta,"ujar seorang kades yang tidak mau disebutkan namanya.

Mereka membeberkan, tarif biaya Bimtek biasanya di kisaran Rp5 juta per peserta. Sekali Bimtek sering harus mengutus 2-3 peserta. Para Kades akhirnya terpaksa harus merogoh kas desa hingga Rp15 juta Per tiap kali Bimtek, di luar biaya perjalanan dinas. Sementara Bimtek bisa terlaksana hingga empat kali bahkan lebih dalam setahun.

Diduga dari hasil hitungan-hitungan ini, diestimasi kegiatan Bimtek menguras Dana Desa yang cukup besar.

Jika per Bimtek saja menghabiskan Rp60 juta dengan empat kali kegiatan Bimtek per tahun, maka per tahun akan menelan anggaran Rp240 juta per desa per tahun.

Jika dihitung dengan jumlah desa sebanyak 177 desa di kabupaten ini, maka kegiatan Bimtek diestimasi bisa menguras Dana Desa hingga sebesar Rp42,4 milyar per tahun dari anggaran Dana Desa yang dialokasikan pemerintah pusat ke kabupaten Asahan.

Benarkah? Soal kepastian realisasi besar anggaran dana desa yang dikuras setiap tahun untuk kegiatan Bimtek ini masih disimpan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemkab Asahan.

Kepala Dinas PMD Pemkab Asahan, Suherman Siregar masih belum memberikan konfirmasi. Pejabat publik yang satu ini masih enggan menjawab soal jumlah total realisasi anggaran Dana Desa yang dihabiskan para kepala desa dan aparaturnya untuk kegiatan Bimtek setiap tahun dari total alokasi Dana Desa yang digelontorkan Pemerintah Pusat ke kabupaten ini, 

Suherman sudah beberapa kali dihubungi lewat sambungan telepon namun tak pernah mengangkat. Ia juga mengabaikan pesan whatsapp yang dikirim Gatra.com kepadanya.

Gubsu Ingatkan Jangan Sibuk Bimtek

Persoalan Bimtek Desa sering menjadi perhatian publik dan media massa di daerah ini. Apalagi kegiatan yang menguras dana APBDesa itu umumnya dilakukan di luar daerah. Bahkan terendus beberapa kali di lakukan di luar provinsi.

Persoalan kegiatan Bimtek para Kepala Desa di kabupaten Asahan ini sempat menjadi perhatian Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat menggelar pertemuan dengan para Kepala Desa di kabupaten Asahan, yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Jumat, 6 Agustus tahun lalu.

Gubsu mengingatkan kepala desa agar tidak sibuk membuat kegiatan bimbingan teknis (bimtek) menggunakan dana desa. Dia meminta para Kades harus amanah dalam mengelola keuangan rakyat.

"Bukan asyik sibuk bimtek, apa itu kepala desa bimtek. Ada desa di sini yang tak bisa saya sebut, dia ajukan bimtek ke Bali. Tempatmu bukan pariwisata kenapa kau ke Bali. Jangan habiskan uang di desa untuk kepentingan pribadi," kata Edy saat itu.

Soal dugaan terkurasnya Dana Desa untuk kegiatan Bimtek ini, berbagai kalangan menilai perlu menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. "Kita berharap ini menjadi perhatian KPK," sebut Hendra Arbain, Ketua Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) kabupaten Asahan, Sumut.

Dia berharap KPK bisa menelusuri persoalan ini agar timbul efek jera kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Soalnya menurut Hendra, sudah ratusan milyar APBN dikucurkan untuk membangun desa, namun pihaknya menilai belum ada satu pun desa yang berhasil membangun inovasi sehingga menjadi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.