Home Ekonomi Bappenas: Banyak Pencapaian Dalam 10 Tahun Pembangunan, Ini Hasilnya

Bappenas: Banyak Pencapaian Dalam 10 Tahun Pembangunan, Ini Hasilnya

Jakarta, Gatra.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan, telah banyak pencapaian pembangunan yang dirahih Indonesia selama kurang lebih 10 tahun belakang.

“Banyak hal yang telah kita capai selama RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) 2005-2024, naik turunnya tentu ada saja, sekali lagi sebagai dokumen demokratif dan dokumen politik, Undang-Undang ini menjadi acuan bersama,” kata Suharso dalam acara Musrenbangnas dalam Rangka Penyusunan RPJPN 2025-2045 secara virtual pada Senin (22/5/2023).

Pencapaian-pencapaian selama pelaksanaan RPJP tersebut kata Suharso di antaranya, perkuatan reformasi birokrasi misalnya, peenggunaan teknologi dalam pelayanan publik seperti Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Mall Pelayanan Publik dan Penyederhanaan Perizinan Usaha. Sehingga, peringkat ease of doing business (EODB) meningkat pesat dari 103 pada tahun 2015, menjadi 73 di tahun 2020.

Kemudian, dalam paparannya Suharso juga mengatakan, pencapaian tersebut juga direfleksikan dalam perkuatan program kesejahteraan sosial masyarakat, yang dilakukan melalui, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Lalu, Penguatan program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta dukungan fasilitas kesehatan yang diperlukan. Dan Percepatan penanganan stunting sehingga prevalensinya menurun dari 29% pada 2015 menjadi 21,6% pada 2022.

Kemudian, dalam program Hilirisasi Sumber Daya Mineral (nikel), dalam hal ini mengurangi eksploitasi sumber daya yang merusak lingkungan. Hilirisasi nikel menghasilkan investasi yang besar di Kawasan industri di Luar Jawa. Perekonomian lokal meningkat pesat dari kisaran US$800 juta pada 2015 menjadi US$6 miliar pada 2022.

Program penataan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), yang menggalakkan investasi dalam infrastruktur pariwisata dan mempromosikan 10 DPP sebagai destinasi wisata baru. Jumlah wisatawan mancanegara semula hanya 9,44 juta kunjungan pada 2014, melonjak menjadi 16,11 juta kunjungan pada 2019 sebelum teriadi Covid-19 tahun 2020.

“Kemudian kebijakan BBM satu harga diseluruh Indonesia. Menyaipakan kota nusantara dan percepatan pendaftaran tanah di seluruh tanah air,” kata Suharso.

Lebih lengkapnya, pada progaram penerapan Kebijakan BBM satu harga yang berlaku sejak 1 Januari 2017 telah mengurangi perbedaan harga di seluruh Indonesia, terutama di daerah perbatasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Selanjutnya, pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), untuk mengurangi ketimpangan antara KBI dan KTI, menyongsong tatanan baru, cara kerja baru, dan mendorong Transformasi Ekonomi Indonesia ke depan. Pemindahan Ibu Kota ini tidak hanya memindahkan aktivitas pemerintahan, tetapi juga membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru yang disebut super hub ekonomi IKN.

Terakhir, percepatan pendaftaran tanah di seluruh tanah air, untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah, termasuk bagi masyarakat miskin yang memiliki tanah namun belum bersertifikat. Percepatan pelaksanaan program sertifikasi tanah, sehingga total sertifikat tanah yang sudah dibagikan kepada masyarakat mencapai 85,6 juta sertifikat.

29