Jakarta, Gatra.com - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa membantah pandangan ekonom yang menilai bahwa peningkatan jumlah rekening jumbo di bank sebagai tanda kesenjangan kesejahteraan masyarakat semakin lebar. Menurut dia, mengartikan peningkatan jumlah rekening jumbo harus dilihat dari banyak hal dan data.

"Saya pernah ngomong tentang simpanan jumbo terus dipelintir. Saya ingatkan di sini ya untuk ekonom yang berkomentar seperti itu jangan lihat data dari satu titik saja. Harus dikonfirmasikan dengan data-data yang lain," kata Purbaya dalam konferensi pers, Jumat (26/5).

Meskipun Purbaya mengakui bahwa dana pihak ketiga (DPK) di bank dengan nominal di atas Rp5 miliar tumbuh cukup ekspansif. Artinya jumlah orang kaya pun bertambah.

Purbaya menyebut, peningkatan jumlah DPK jumbo bisa disebabkan oleh banyak hal. Misalnya, banyak perusahaan atau bisnis yang untung besar.

Di sisi lain, ia juga mengatakan penurunan jumlah DPK di bawah Rp100 juta, kemungkinan justru adanya peningkatan kelas di atas Rp2 miliar. Kondisi itu, kata dia menunjukkan bahwa masyarakat masih cukup peningkatan kemakmuran.

"(DPK di atas Rp5 miliar) masih tumbuh lebih cepat dibandingkan yang lain, tapi yang lain juga tumbuh. Artinya ada pemerataan pertumbuhan untuk DPK di masyarakat," imbuh Purbaya.

Adapun sebagai informasi, LPS menjamin rekening simpanan nasabah perbankan di Indonesia hingga Rp2 miliar per nasabah per bank. Berdasarkan data LPS pada April 2023 jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya sampai dengan Rp2 miliar telah mencapai 99,94% dari total rekening yang ada atau setara dengan 511,3 juta rekening.

Sementara pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/BPRS jumlah rekening yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS sampai dengan Rp2 miliar sebesar 99,98% dari total rekening yang ada atau setara dengan 15,1 juta rekening.