Jakarta, Gatra.com - Usulan Pemerintah Indonesia untuk memasukan isu Critical Minerals dalam pembahasan Pilar I, Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) mendapatkan banyak dukungan dari negara yang menjadi anggota di forum tersebut.

Perhelatan IPEF, Ministerial Conference tersebut, telah diselenggarakan pada tanggal 26-27 Mei 2023 di Detroit, Amerika Serikat. Gelaran ini merupakan pertemuan Tingkat Menteri antara 14 negara mitra, yang telah tergabung dalam IPEF, yang mewakili lebih dari 40% ekonomi dunia dan 28% perdagangan barang dan jasa secara global.

“Indonesia siap ikut serta dalam pembahasan Critical Minerals sebagai salah satu prioritas pembahasan dalam Pilar I IPEF” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi yang diterima Gatra.com pada Ahad (28/5/2023).

Negara-negara anggota IPEF lain juga mendukung masuknya isu critical minerals dalam pembahasan Pilar I. Bahkan Menteri dari 7 Negara ASEAN yang hadir sepakat mendukung usulan Menko Airlangga. Selain direspons positif oleh 7 negara ASEAN, usulan Indonesia tersebut juga mendapatkan respone positif oleh Australia.

Ambassador Tai menyampaikan bahwa AS ingin mendalami isu Critical Minerals dalam perundingan di Pilar I IPEF, dan berharap peran aktif negara-negara anggota IPEF dalam pembahasan tersebut kedepannya. Melalui IPEF, AS berharap dapat mewujudkan ketersediaan Critical Minerals antar negara anggotanya.

Dalam pembahasan perundingan IPEF tahun ini, topik Critical Minerals telah mencuat menjadi salah satu pembahasan utama. Sejumlah negara anggota IPEF saat ini memiliki agenda mengembangkan rantai pasok global dalam kawasan Indo-Pasifik, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta keamanan energi global.

Airlangga juga menyampaikan bahwa, bersama negara-negara Anggota ASEAN yang menjadi anggota IPEF, akan mendukung upaya untuk meningkatkan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka, melalui kerangka Kerjasama IPEF.

“Sebagai Ketua ASEAN tahun 2023, misi Indonesia adalah mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif dalam jangka panjang, dan terwujudnya IPEF ini akan memperkuat upaya untuk mencapai tujuan tersebut,” ujar Airlangga.

IPEF diharapkan memberikan manfaat nyata seperti peluang baru bagi UMKM, peningkatan upah, dan penurunan harga. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia telah menawarkan Bali Initiative for Tangible Benefits, yakni sebuah komitmen dan inisiatif bersama sejumlah negara anggota IPEF. Inisiatif ini berisikan langkah-langkah praktis dan konkret untuk membangun kapabilitas yang diperlukan untuk mewujudkan IPEF.

Sebagai catatan, Bali Initiative terwujud di sela-sela perundingan IPEF kedua di Bali pada bulan Maret 2023, dan disusun bersama oleh tujuh negara anggota IPEF yakni Brunei, Fiji, Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia dan Vietnam.