Jakarta, Gatra.com - Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) baru saja rampung menggelar Rapat Kerja Nasional atau Rakernas II di Pontianak pada 26-28 Mei .

Ketua Umum IKA PMII, Ahmad Muqowam mengungkapkan, Rakernas II Pontianak telah menghasilkan enam poin rekomendasi eksternal yang sekaligus untuk menyikapi jelang tahun politik 2024 mendatang.

Rekomendasi pertama adalah mewujudkan Indonesia menjadi sebuah negara yang berperadaban dalam tatanan dan di antara bangsa-bangsa atau negara-negara di dunia.

“Rakernas IKA PMII mendesak Pemerintahan Presiden Jokowi untuk segera memastikan adanya visi dan kebijakan tentang pembangunan negara Indonesia yang berperadaban, sebagai blueprint pembangunan peradaban, dan sebagai legasi Pemerintahan Presiden Jokowi,” jelasnya dalam Konferensi Pers IKA PMII di Jakarta, Senin (29/5).

Rekomendasi kedua, jelas Muqowam, adalah penguatan masyarakat sipil yang merupakan salah satu prasyarat serta bagian penting dalam membangun kehidupan demokrasi dan politik kebangsaan terlebih jelang kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

“Menjadi tugas dan tanggung jawab bersama seluruh stakeholder agar terbangun proses berdemokrasi secara sehat, berkualitas, dan berakhlakul karimah. Fragmentasi dan polarisasi politik yang tajam di masyarakat sebagaimana pelaksanaan sebelumnya harus dihindari dan tidak semestinya terulang kembali,” paparnya.

Dalam hal ini, Muqowam menekankan bahwa Rakernas IKA PMII meminta kepada semua pihak untuk menempatkan proses demokrasi politik tidak dalam makna proses praktek politik semata.

“Tetapi harus mampu meletakkannya sebagai konsolidasi demokrasi, instrumen pengendalian konflik, transformasi kekuasaan secara damai, membangun legitimasi politik konstitusional, mewujudkan kualitas dan posisi partai politik, sarana pendidikan rakyat, dan sebagai agen untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur,” lanjutnya.

Selain itu, Muqowam menyebut bahwa Rakernas IKA PMII turut mendesak kepada berbagai stakeholder politik untuk memastikan agar Pemilu 2024 tidak menimbulkan ketidakpastian politik dan mendorong penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu dan Pemerintah untuk membuka ruang-ruang akademik.

“Agar yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024 lebih mengutamakan ide dan gagasan untuk mensejahterakan rakyat, dan tidak sekedar menjual janji dan bukan jargon politik semata,” paparnya.

Rekomendasi ketiga, sebut Muqowam, mendorong alumni atau kader PMII untuk terlibat dan ikut serta dalam kontestasi Pemilu 2024 dan mempunyai motivasi kuat untuk mengambil peran dalam kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024.

“Mengambil peran dalam kepemimpinan nasional melalui Pemilu, baik Pilpres dan Pileg tahun 2024, dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Perundangan yang berlaku, Norma dan Ketentuan yang berlaku pada Nahdlatul Ulama, dan Ketentuan yang berlaku pada IKA PMII,” sebutnya.

Lebih lanjut, Muqowam menuturkan bahwa rekomendasi keempat adalah menghadirkan keadaban publik di pelbagai sektor. “Fungsi dan kewenangan dari pelbagai Lembaga publik belum berada pada titik idealitas sebagaimana harapan bersama. Sektor politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, Pendidikan, agama dan lainnya masih belum pada tataran keadaban publik yang merepresentasikan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur,” terangnya.

Rekomendasi kelima, Muqowam memaparkan, meningkatkan kinerja pengelolaan Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). IKA PMII mendesak agar Pengelola LPDP dan Pemerintah meletakkannya sebagai bagian dari proses pencerdasan anak bangsa, mampu meletakkan prinsip keadilan dan kejujuran dalam rekrutmen Calon Penerima beasiswa, mampu menjaring calon penerima yang tidak diragukan nasionalisme dan patriotismenya.

Terakhir, Rakernas IKA PMII mendesak untuk segera diaktualisasikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara bangsa, dengan mengabsordir nilai-nilai positif yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. “Dalam hal ini antara lain adalah nilai-nilai yang bersumber dari Islam Ahlussunnal wal Jamaah An Nahdliyah,” tegasnya.