Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani menyebut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan berlanjut pada 2024 nanti. Pembangunan itu menjadi salah satu bentuk percepatan pembangunan infrastruktur nasional, guna meningkatkan kualitas belanja Indonesia di tahun depan mendatang.
"[Pemerintah akan terus konsisten untuk melakukan] percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara dan proyek strategis nasional," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/5).
Adapun, keberlanjutan pembangunan IKN itu berjalan beriringan dengan keberlanjutan sederet program pemerintah lain. Menurutnya, pemerintah akan berfokus pada penguatan 'spending better' melalui aspek efisiensi belanja, utamanya untuk kebutuhan dasar serta program pendukung program prioritas.
Sri Mulyani menyebut, pemerintah akan melakukan peningkatan kualitas dan akses pendidikan, melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemberian beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), serta implementasi konsep link and match.
Selain itu, pemerintah juga disebut akan memperkuat kualitas dan akses kesehatan, utamanya melalui perkuatan efektivitas sistem jaminan kesehatan nasional (JKN), kemandirian industri farmasi, dan pembangunan sistem kesehatan yang andal.
Sri Mulyani juga mengatakan, pemerintah akan fokus mendorong hilirasi dan nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia, sekaligus mendorong implementasi subsidi yang tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
"[Pemerintah akan terus konsisten untuk] mendorong efektifitas program perlindungan sosial dan subsidi dengan berfokus pada ketepatan sasaran dan manfaat bagi masyarakat yang paling miskin," kata Sri Mulyani dalam kesempatan itu.
Untuk diketahui, Fraksi DPR RI dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melontarkan kritisi atas rencana pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kedua fraksi itu pun meminta pemerintah untuk menunda rencana pembangunan itu.
Hal itu disampaikan kedua perwakilan fraksi dalam Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 yang dilaksanakan pada Selasa (23/5). Rapat itu digelar dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM dan PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024.
Adapun, Perwakilan Fraksi Partai Demokrat Rizki Aulia R. Natakusumah, meminta agar pemerintah lebih mendorong terjadinya belanja negara yang berbasis pada hasil dan memiliki dampak ganda bagi masyarakat, serta mengambil langkah penundaan untuk anggaran non prioritas.
"Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk terus mendorong terjadinya belanja negara yang bersifat result based dan memiliki multiplier effect, sehingga anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda," ujar Rizki Aulia dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Selasa (23/5).
Rizki pun menyarankan agar pemerintah untuk terlebih dahulu mengalihkan anggaran dan fokus pada sejumlah isu genting yang terjadi di masyarakat. Beberapa di anatranya seperti stabilitas harga, kebutuhan pokok dan energi, untuk masyarakat kecil yang menempati desa dan perkampungan di Indonesia.
Sementara itu, Perwakilan fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin juga menyampaikan usul penundaan pembangunan proyek IKN Nusantara. PKS pun menyarankan pemerintah untuk terlebih dulu fokus mengalokasikan anggaran guna pembangunan lain yang berkeadilan bagi masyarakat.
"Fraksi PKS berpandangan bahwa pemerintah lebih baik menunda pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN, sehingga belanja tersebut dapat difokuskan kepada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian, dan belanja yang berkeadilan lainnya," kata Andi Akmal dalam rapat paripurna silam.
