Jepara, Gatra.com - Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, disebut menjadi surga bagi para investor. Upah pekerja yang kompetitif, menjadi daya saing utama Kabupaten Jepara dalam menarik investasi.
DPMPTSP Kabupaten Jepara mencatat nilai investasi di kabupaten berjuluk Kota Ukir yang tersebar di 709 proyek, terdiri dari Rp9,4 triliun PMA dan Rp160 miliar PMDN. Sedangkan pada triwulan pertama tahun ini, total investasi di Jepara tercatat Rp238,5 miliar atau 7,95 persen dari target investasi tahun 2023 senilai Rp3 triliun. Investasi itu dihasilkan dari PMA senilai Rp227.7 miliar dan PMDN Rp10,8 miliar, tersebar di 407 proyek.
Sekda Jepara Edy Sujatmiko membuka fakta tersebut, di depan puluhan pengusaha lokal yang mengikuti bimbingan teknis implementasi perizinan berusaha berbasis risiko, Senin (5/6) di Hotel D Season Premiere Jepara. Kegiatan itu digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara pada Senin (5/6) dan Selasa (6/6).
Menurut Edy Sujatmiko, dengan upah minimum kabupaten (UMK) yang kompetitif, beberapa tahun terakhir banyak perusahaan PMA dan PMDN yang menanamkan investasi di Bumi Kartini. Imbasnya lapangan kerja bagi masyarakat terbuka lebar.
“Bayangkan andai UMK kita Rp4 juta. Apa perusahaan-perusahaan itu tidak lari ke luar Jepara? Makanya, kalau minta kenaikan upah, pekerja pun, harus kira-kira. Sampaikan dengan santun,” ujar Edy.
Di sisi lain, ia meminta perusahaan menempatkan pekerja bukan sebagai buruh, melainkan modal usaha. “Makanya saya minta perusahaan-perusahaan padat karya mau masuk Apindo,” imbuhnya.
Tujuannya, agar dalam rapat tripartit pembahasan UMK setiap tahun, masing-masing unsur termasuk perusahaan padat karya, benar-benar ada yang memperjuangkan. Dengan demikian, akan selalu ada titik temu yang menjadikan semua pihak nyaman.
Ditambahkan, meski belum sebesar sebelum pandemi Covid-19 yang pernah mencapai Rp21 triliun, tapi investasi PMA dan PMDN di Jepara tetap menjadi salah satu yang terbesar di tanah air. Mendekati akhir pandemi tahun 2021, mulai naik lagi ke angka Rp7 triliun, kemudian tahun lalu Rp9,5 triliun.
