Jakarta, Gatra.com- Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) dan Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyontoh sikap Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika ia hendak lengser dulu. Saat itu, SBY dikatakan mengambil sikap netral meskipun Demokrat mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 lalu.

"Dulu, katakanlah Pak SBY cawe-cawe, lalu misalnya Pak SBY (memberi sinyal) maunya Pak Prabowo, gak mau Pak Jokowi, itu pasti yang terpilih Pak Prabowo," ucap Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam Diskusi Politik Seri ke-41 oleh Vox Point Indonesia secara daring, Kamis (8/6).

Herzaky mengatakan, SBY menunjukkan sikap netral kepada semua calon meski ia tetap memerintahkan Partai Demokrat untuk menyatakan dukungan kepada Prabowo, saat itu. Salah satu bukti netralitas ini adalah SBY sendiri tidak hadir dalam acara deklarasi Prabowo-Hatta karena tidak ingin memberikan kesan apapun yang bisa ditangkap macam-macam oleh publik.

"Cawe-cawe itu secara harfiah ikut membereskan, ikut menangani. Atau, dengan kata lain, ikut campur. Berarti, bukan tugas tanggung jawab utamanya," kata Herzaky.

Ia menilai, seorang presiden selaku kepala negara dan pemerintahan punya tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan Pemilu berjalan dengan baik dan lancar. Herzaky mengingatkan, kalau ini adalah tugas Jokowi sebagai bagian dari transisi kepemimpinan.

"Dalam konteks, memastikan Pemilu 2024 ini sebagai sarana dan ajang penunjukan kedaulatan rakyat itu bisa berjalan dengan demokratis, jujur, dan adil," kata Herzaky lagi.

Dukungan Jokowi kepada Ganjar Pranowo selalu capres yang diusung PDIP dinilai sah-sah saja oleh Demokrat. Namun, hal ini hanya berlaku jika Jokowi datang acara partai dan memposisikan diri sebagai kader partai, bukan sebagai presiden.

"Karena, sebagai kader, beliau diundang datang di kantornya PDIP, partainya, dan menyampaikan dukungan kepada Ketua Umum partai. Itu sah dan wajar," jelas Herzaky.