Jakarta, Gatra.com- Partai Demokrat minta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko dicopot sebagai bukti kalau memang cawe-cawe Presiden Jokowi untuk sesuatu yang positif. Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kembali menanggapi soal pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) KSP Moeldoko terkait kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

"Kalau bener beliau mau mencegah terjadinya riak-riak, makanya beliau harus turun tangan dan ini sudah ditunggu, tunjukkan," ucap Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam Diskusi Politik Seri ke-41 oleh Vox Point Indonesia secara daring, Kamis (8/6).

Menurut Herzaky, Presiden Jokowi punya wewenang untuk mengambil sikap dalam hal ini, minimal dapat menegur KSP Moeldoko yang telah mencampuri dapur partai, padahal Moeldoko bukan seorang pengurus partai Demokrat.

"Kalau masalah hukum murni, mohon maaf, ya biarkanlah Pak Moeldoko menjadi warga negara biasa, jangan menjadi orang yang duduk kantornya dekat sekali dengan istana," kata Herzaky.

Ia pun mengatakan, posisi Moeldoko saat ini yang dikenal sangat dekat dengan Presiden Jokowi tentu akan menjadi desakan kepada setiap aparatur negara, termasuk Mahkamah Agung. Untuk itu, Herzaky meminta agar Jokowi dapat mengambil sikap jika memang cawe-cawe yang dimaksud bukanlah soal intervensi.

"Inilah yang ingin kami tegaskan. Kalau Pak Joko Widodo itu meletakkan diksi cawe-cawe dalam konteks positif yang berbeda dengan pandangan publik," kata Jubir Partai Demokrat ini.