Padang, Gatra.com Kegiatan Pekan Nasional (Penas) ke-XVII dalam sesi Temu Wicara dengan Pejabat Negara di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP) Kota Padang, Sumatera Barat sempat panas dan hujan kritik.
Dalam sesi Temu Wicara ini seharus Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto diwakili Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Musdhalifah Machmud. Lalu Ketua DPD RI, La Nyala Mahmud Mattalitti diwakili Bustami Zainudin selaku Wakil Ketua Komite II DPD RI.
"Nasib petani ini gali lubang tutup lubang saya lihat. Hasilnya bagus, harganya murah, pupuknya gak ada. Sedikit saja naik harga jual petani semuanya langsung heboh, seakan-akan petani tidak boleh kaya," ucap Bustami pada Minggu, (11/6) siang.
Kemudian, Wakil Ketua Komite II DPD RI asal Provinsi Lampung juga mengakui kehadirannya dalam acara Penas Tani ini bentuk kepedulian DPD RI kepada petani dan nelayan. "Kami ini independen, bukan dari partai. Jadi bapak-ibu jangan ragu, kami di tengah-tengah petani," katanya.
Sementara Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Menko Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengakui, sektor pertanian menjadin penopang perekonomian Tanah Air. Terutama dimasa dunia dilanda pandemi COVID-19.
Negara lain ada yang terperosok hingga 10 persen ekonominya, kita hanya 5 persen, dan itu disokong pertanian. Maka itu, kehadiran petani, nelayan patut kita banggakan dan syukuri,tutur Musdhalifah di hadapan ratusan anggota KTNA.
Namun dalam sesi tanya-jawab, kedua pemateri langsung dicecar beragam pertanyaan sekaligus kritik. Apalagi data 12 komoditi tanaman pangan strategis nasional yang ditampilkan Kementerian Perekonomian juga dinilai tidak lengkap.
Dalam peta yang ditunjukkan saja, data komoditi pangan daerah penghasil pangan tak dimunculkan. "Jadi kami merasa ini bagian dari pengkhianatan," tegas Edison, anggota KTNA dari Pulau Sumbawa, Nusa Tengara Barat.
Kemudian, dia juga mengkritik yang disampaikan oleh kedua pemateri tersebut hanya sebatas teori dan iming-iming belaka, sementara bukti nyata tidak ada. Sementara masyarakat butuh bukti yang berpihak kepada petani, nelayan, atau pekebun.
"Apa yang disampaikan oleh anggota DPD RI ini, luar biasa. Tapi tak satupun terimplementasikan, padahal ini adalah tahun akhir pelaksanaan tugas," tegas Edison, anggota KTNA dari Pulau Sumbawa, Nusa Tengara Barat.
Salah satu indikasinya, lanjut Edison, Ketua DPD RI, La Nyala Mahmud Mattalitti yang seharusnya datang sebagai bentuk kepedulian kepada petani seharusnya datang. Namun kenyataannya, hanya diwakili Bustami Zainudin selaku Wakil Ketua Komite II DPD RI.
Dia mengingatkan, agar DPD RI dan pemerintah bisa mengimpelentasikan janji selama ini terkait pertanian. Terlebih selama ini yang menentukan harga produk yang dihasilkan petani yakni pemerintah dan pelaku bisnis lainnya.
"Implementasikan dulu Pak, kami ini jangan dijanji-janjikan. Petani tak pernah menetapkan sendiri harga pangan atau produknya sendiri. Yang menetapkan tetap orang lain," sebutnya dengan suara lantang.
Begitu pula anggota KTNA asal Papua juga bersuara keras menyebut selama ini tidak ada keberpihakan pekada petani dan nelayan. Selain harga tidak merata di Papua, melainkan juga pupuk bersubsidi menjadi lading bisnis oleh oknum pemerintah.
"Mereka perjual-belikan pupuk bersubsidi, dan kami sebagai petani harus membeli dengan harga lebih mahal, sementara hasil tani kita hanya dibeli dengan harga murah. Tolong perhatikan kami petani," tutupnya.
Sebelumnya, Mentan Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menyampaikan kegiatan Penas Tani ke-XVII tahun 2023 di Sumbar ini sebuah legendaris yang ditunggu-tunggu petani, nelayan, dan pekebun. Ditargetkan kegiatan ini mampu menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia tahun 2045 mendatang.
