Jakarta, Gatra.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief kembali diperiksa penyidik KPK terkait korupsi mantan Bupati Bupati Penajem Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud. Andi mengaku dicecar soal dukungannya terhadap Abdul Gafur dalam musyawarah daerah (musda) Partai Demokrat di Kaltim.

“Ditanya soal supporting Pak Gafur dalam ikut Musda, kan dalam Musda ada dana yang disiapkan atau dia masang billboard atau masang atribut segala macam,” ujar Andi Arief usai diperiksa KPK, Senin (19/6).

Andi menyebut, dirinya mendapat informasi terkait adanya dugaan seseorang yang menerima aliran dana tersebut. Dana tersebut diduga sebesar Rp100 juta.

“Ada dugaan seorang yang harus saya imbau kalau memang dia benar menerimanya dia harus kembalikan ke negara,” katanya.

“Kita semangatnya negara nggak boleh rugi dong, kalaupun ada uang yang digunakan walaupun serupiah harus dikembalikan, tidak perlu triliun-triliunan, ratusan juta juga harus dikembalikan,” pungkasnya.

Diketahui, KPK menduga Abdul Gafur Mas'ud menggunakan uang hasil korupsi penyertaan modal Pemkab PPU ke Perumda untuk sewa private jet hingga supporting dana kebutuhan Musda Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

"AGM (Abdul Gafur) diduga menerima sebesar Rp6 miliar dan dipergunakan antara lain untuk menyewa private jet, helikopter, supporting dana kebutuhan Musda Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Rabu (7/6).

KPK mengungkapkan kasus korupsi tersebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp14,4 miliar dan Abdul Gafur diduga menerima uang hasil korupsi sebesar Rp6 miliar.