Jakarta, Gatra.com - Mencuatnya kabar soal dukungan pendanaan kepada relawan Projo dari Prabowo Subianto, disebut-sebut mencapai Rp40 miliar, dinilai banyak kalangan suatu hal yang lumrah dalam kerja-kerja politik.
Apalagi, sudah menjadi rahasia umum, relawan di mana pun memerlukan dukungan logistik untuk membantu mensosialisasikan sosok tokoh politik di seluruh Indonesia. Terlebih, ketika relawan sudah memiliki cabang di hampir semua daerah, dari level provinsi, kabupaten, hingga desa.
Penasihat Repdem Beathor Suryadi kepada media, Minggu (16/7) menilai, kabar harga transfer relawan Jokowi ke relawan Prabowo itu seharga Rp40 miliar adalah wajar.
Menurutnya, harga Rp40 miliar itu sebanding dengan luas wilayah yang disepakati untuk menjadi target Kemenangan Prabowo Subianto. Menurut dia, selama ini, kerja kemenangan relawan itu profesional, terikat dengan target angka, jumlah personil dan biaya.
Kata Beathor, pihak relawan Prabowo sudah mempunyai daftar nama nama relawan Jokowi yang memiliki tim di tiap desa-desa, kecamatan per wilayah. Maka, bila Projo menjadikan DKI sebagai wilayah kerja, dan ibu kota terdiri dari 5 wilayah dan 1 kabupaten, jumlah kecamatannya 47, jadi sasaran Rp40 miliar adalah sebanding.
Ia mencontohkan, untuk menguasai Banten, kata Beathor, butuh biaya Rp40 miliar. Nah, dana yang lebih besar, dibutuhkan untuk pemenangan di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
“Kemenangan itu, menguasai TPS-TPS yang ada di desa, maka keberadaan relawan dihitung per kecamatan, gerak mobilisasi operasi massa pemilihnya adalah warga desa. Sehingga tiap kecamatan memiliki angka kemenangan yang menjadi target kerja relawan,” jelas dia.
Kalkulasi itu, menurut Beathor sejalan dengan semangat Undang-Undang Pemilu dimana sudah berubah dari pemilihan perlemen, yang saat ini berubah pemilihan langsung.
"Melihat bahwa kondisi sekarang adalah UU, dulu pemilunya tidak langsung, pemilihan oleh parlemen. Disitu pakai pemilihan parlemen sehingga tidak melibatkan masyarakat dan relawan," kata Beathor.
Dengan model terbuka dan sangat kapitalis saat ini, kata dia, mau tidak mau membangun relawan, dan tentunya butuh uang banyak untuk menggerakan ke titik lain. "Itu semuanya uang. Kita melihat satu kecamatan antara 15-20 desa, maka kalau menggundang butuh mobilisasi masyarakat atau relawan," kata dia.
Jadi menurutnya sangat pantas bila anggaran itu membutuhkan uang besar. Misal, satu kecamatan membutuhkan anggaran Rp1 miliar. "Satu kecamatan membutuhkan Rp1 miliar maka sangat pantas," ucapnya.
Dari mobilisasi masyarakat itu, maka secara otomatis bisa memperoleh kemenangan. Karena relawan itu tersebar di berbagai daerah di desa-desa. Kembali lagi, kata Beathor karena sistem pemilu yang memang sudah berubah.
"Itu wajar karena sistemnya berubah. Mereka (parlemen) yang mengubah UU, sehingga butuh uang banyak. Mau-mau tidak mau, karena butuh menang. Itu target, kalau mau menang karena kita bicaranya data basis yang di memiliki desa," jelas dia.
Soal rumor dukungan pendanaan ke Projo, bermula dari pernyataan Alifurrahman di Channel Seword TV, (7/7). Kata Alifurrahman, hasil Musyawarah Rakyat (Musra) yang digelar elite relawan Projo lebih banyak mendukung Ganjar Pranowo, bukan Prabowo.
Setelah itu, beredar sejumlah pamflet dukungan Projo ke Prabowo. Antara lain, dengan sejumlah narasi yang menyebut bahwa bergabungnya Projo di tim relawan Prabowo dinilai akan memberi kekuatan bagi masa depan Indonesia. Bahkan, keluarga besar mantan Presiden RI H.M Soeharto menilai, Projo sebagai pendobrak kebuntuan rekonsiliasi anak bangsa.
Projo disebut-sebut memberi dukungan kepada Prabowo karena cita-citanya membawa kejayaan Indonesia. Relawan Projo meyakini bahwa Prabowo adalah pilihan tepat untuk meneruskan kerja Jokowi. Karena itu, Projo akan bekerja keras memenangkan Prabowo pada Pilpres 2024.
Sebagai bentuk terimakasih, Prabowo dikabarkan membantu operasional Projo selama masa kampanye sebesar Rp100 miliar rupiah, adapun Rp40 miliar sudah diserahkan sebagai komitmen kolaborasi untuk masa pra kampanye.
Semangat baru dirasakan seluruh anggota Projo setelah bergabung dengan tim relawan Prabowo. Pintu bantuan dana operasional terbuka lebar. Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar, juga disebut-sebut telah membantu dengan membiayai Rp20 Miliar untuk biaya Musra.
Keluarga H.M Soeharto juga dipastikan akan memberi bantuan operasional. Bagi Projo, akan sepenuhnya mendukung Prabowo sekaligus akan bersama dengan orang-orang yang tidak sombong dan pelit.
Namun, kabar soal terima dana, dibantah Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. “Kami seluruh anggota dan kader Projo mendesak DPP Projo untuk mengambil langkah hukum karena fitnah dan pencemaran nama baik terhadap organisasi Projo,” kata dia.
Ketua Projo Banten, Zulhammedy Syamsi, juga mendesak DPP Projo untuk segera melaporkan Alifurrahman SA ke Kepolisian. “Alifurrahman telah menyerang kehormatan, menghina, mencemarkan nama baik dan memfitnah Projo melalui YouTube Channel Seaword TV yang tayang pada tanggal 7 Juli 2023,” kata Zulhamedy Syamsi.
