Sleman, Gatra.com – Berbicara di Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (19/7) siang, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menilai hari ini masyarakat Indonesia tidak lagi menjadi demokrasi sebagai prioritas. Masyarakat saat ini lebih mementingkan urusan dasar yang belum terpenuhi, yaitu urusan makan sehari-hari.

Hadir sebagai pembicara utama dalam FISIPOL Leadership Forum bertema 'Mampukan Kita Selamatkan Demokrasi di Indonesia', AHY mengatakan, pengesampingan demokrasi oleh masyarakat seperti halnya mereka mengesampingkan hal-hal berbau upaya penyelamatan lingkungan hidup.

“Hari ini demokrasi hanya dijadikan komoditas atau substansi yang tidak bisa membuktikan membawa kemajuan atau kesejahteraan. Jika diteruskan, kondisi akan membuat nilai demokrasi akan pudar dengan sendirinya,” kata dia.

Dari berkeliling ke pelosok Indonesia, AHY mengatakan, masyarakat saat ini tidak lagi memperdulikan demokrasi karena mereka sibuk harus mencari makan. Karenanya, untuk menghasilkan demokrasi yang berkualitas, maka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama.

Setelah terpenuhinya kesejahteraan itu, barulah masyarakat bisa diajak berpikir dan berimajinasi tentang hal lain, seperti pemanfaatan teknologi informasi, peradaban di abad 21, termasuk masa depan Indonesia di tahun 2045 nanti.

Masyarakat saat ini, menurutnya masih ada yang lapar. Masyarakat tidak boleh sakit dan masuk rumah sakit, walaupun sudah masuk harus keluar meski tidak sembuh karena ketiadaan anggaran kesehatan. Pendidikan masih mahal dan menanggung utang yang semakin membesar yang saat ini sudah menembus Rp7.800 triliun.

“Utang tersebut habis untuk pembangunan infrastruktur yang belum ada urgensinya. Itu semua menghadirkan ketidakadilan menjadi kurang etis. Berbicara data, ternyata urusan dasar yaitu kebutuhan makan sehari-hari belum terpenuhi,” jelasnya.

Karenanya, sebelum berbicara lebih jauh mengenai demokrasi, AHY mengatakan hal paling penting adalah membahas tentang peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang harus lebih baik dari waktu ke waktu.

“Disinilah saya berharap, kita tetap serius meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita di berbagai sektor. Kita juga tidak ingin demokrasi kita tidak hilang, tidak pudar begitu saja,” ungkapnya.

Indonesia memang berhasil melaksanakan Pemilu setiap lima tahun sekali dan jumlah partisipasinya tinggi. Namun hal itu tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas demokrasi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini.

Upaya pembegalan Partai Demokrat oleh pemerintah menjadi bukti adanya upaya merampas kedaulatan oleh tangan kekuasaan dan ini tidak patut dilakukan di sebuah negeri yang menganut demokrasi. Tidak hanya hanya kepada Parpol, organisasi namun juga tidak pada individu.

“Ada keadilan yang tebang pilih, ada eksploitasi atau demonstrasi demonstrasi kekuasan politik yang semena-mena dan mendzolimi secara politik. Rasanya bukan itu demokrasi yang ingin kita tuju,” sebutnya.