Jakarta, Gatra.com - Bersabar dan terus bersabar. Itulah yang bisa dilakukan masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru dalam menyikapi longsornya Jalan Ahmad Yani KM 171 Satui, akibat tergerus aktivitas tambang batubara.
Peristiwa longsor di jalan tersebut memang sudah lama. Terjadi pada 28 September 2022. Otomatis, akibat longsornya jalan, mobilitas masyarakat sangat terganggu. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemprov Kalsel hanya bisa membuatkan jalan alternatif yang sangat sederhana sembari menunggu perbaikan jalan oleh pemerintah pusat.
Desakan untuk perbaikan jalan terus digaungkan. Pemprov Kalsel, DPRD Kalsel hingga LSM telah menyambangi Kementerian PUPR untuk mendesak perbaikan jalan, namun hasilnya nihil. Jalan tersebut tidak bisa sertamerta diperbaiki karena kerusakan bukan akibat bencana alam.
Terbaru, Pemprov Kalsel mengajak puluhan wartawan yang tergabung di Presroom Pemprov bertandang ke Kementerian PUPR pada Jumat (21/7).
Rombongan yang dikomando Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Kalsel Berkatullah itu ditemui Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah I, Kementerian PUPR, Boby Ali Azhari dan beberapa stafnya.
Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam itu, ternyata tidak ada hal baru yang didapatkan dari Kementerian tersebut. Sama seperti pada pertemuan dengan DPRD dan Pemprov Kalsel, jalan tersebut belum bisa diperbaiki dengan rentang waktu yang belum bisa ditentukan.
"Kami akan terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga dan meminta segera untuk menindaklanjuti permasalahan jalan lonsor tersebut," ujar Bobby Ali Azhari.
Ia meyakini, Bina Marga sudah mulai melakukan perencanaan dan tidak diam dalam persoalan jalan negara yang longsor. "Karena ini bukan bencana alam, maka tidak dapat segera dilakukan perbaikan. Lain halnya kalau longsor akibat bencana, maka pemerintah pasti segera melakukan perbaikan. Jadi harus di desain dulu," sebutnya.
Sama seperti harapan masyarakat, Boby juga berharap tahun 2024 Kementerian PUPR sudah mulai melakukan perbaikan. "Untuk tahun ini tidak bisa melakukan perbaikan karena anggaran telah teralokasi untuk pembangunan di tahun 2023. Semoga tahun depan bisa segera dikerjakan," katanya.
Dalam pertemuan itu, juga dibahas tentang pembangunan Bendungan Riam Kiwa yang diyakini dapat membantu mengatasi bencana banjir di Kalsel. Namun pembangunan bendungan "kembaran" dari Bendungan Riam Kanan itu juga belum bisa dilakukan. "Karena masih terkendala pembebasan lahan dan ada beberapa lahan yang masuk kawasan hutan lindung," ujar Boby Ali.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Kalsel Berkatullah mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah menyambut hangat kunjungan Wartawan Presroom Pemprov Kalsel. "Awak media mendapat banyak informasi langsung dari sumber yang tepat dan bisa segera disampaikan ke masyarakat," katanya.
