Jakarta, Gatra.com - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kominfo), Usman Kansong mengatakan, draft Perpres Publisher Rights yang sudah diserahkan ke Sekretariat Negara (Setneg) tidak ada perubahan dari hasil diskusi terakhir. Draft Perpres Publisher Rights disebutkan sudah dikirim ke Setneg pada Senin lalu (24/7).

"Jadi, sudah seminggu kurang lebih berada di Setneg. Dan kemudian, setneg ini akan membahas, melihat, menimbang-nimbang sebelum kemudian ditandatangani Presiden," ucap Usman Kansong dalam diskusi daring yang diadakan oleh Trijaya FM pada Sabtu (29/7).

Usman menjelaskan, substansi Perpres tidak ada yang berubah dari hasil harmonisasi antara Kemenkumham dengan Forum Pemred. Perubahan hanya terjadi pada penyusunan Perpres.

"Misalkan, tadi pasal A, jadi pasal B. Kemudian juga, legal drafting. Ini kan ada ilmunya sendiri. Misalnya, kalimatnya disesuaikan dengan kalimat-kalimat hukum," jelas Usman.

Sebelumnya draft diserahkan ke Setneg, pihak platform digital juga telah diundang untuk membahas rancangan Perpres Publisher Rights. Namun, rapat pada 31 Mei lalu tampaknya tidak berjalan mulus.

"Platform pada rapat tanggal 31 Mei, Platform mengatakan begini. 'Kami akan walk out dari rapat ini karena usulan-usulan kami tidak ada yang diterima', itu kata mereka waktu itu," kata Usman.

Pihak platform digital memutuskan untuk walk out dari rapat harmonisasi yang diadakan bersama Kemenkumham ini. Namun, Usman menegaskan, pemerintah berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan yang ada. Namun, tentunya pemerintah tidak dapat sepenuhnya menyenangkan hati semua pihak.

Seperti yang diketahui, Perpres Publisher Rights akan merumuskan peraturan mengenai mekanisme kerja sama antara perusahaan media dengan platform digital, seperti Google dan Meta. Namun, Usman menegaskan, peraturan ini juga dibuat untuk mendukung terciptanya produk jurnalisme yang berkualitas.