Jakarta, Gatra.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menegaskan bahwa kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi harus terus dilanjutkan. Karena menurut Nadiem, sistem zonasi merupakan jawaban dalam menanggulangi kesenjangan antarpeserta didik di Indonesia.

Menurut Nadiem, sebelum adanya sistem zonasi, paradigma sekolah unggulan masih menjadi prioritas orang tua peserta didik. Imbasnya, sang anak pun dituntut untuk ikut belajar tambahan atau les. Sedangkan jika tak masuk sekolah favorit, orang tua siswa cenderung lebih memilih membayar mahal untuk masuk sekolah swasta. Hal ini tentunya memberatkan orang tua secara ekonomi. 

Keberadaan zonasi, berupaya memberikan jawaban atas problematika tersebut, dnegan mengedepankan pemerataan. Sehingga, Nadiem pun menyebut kebijakan zonasi sebagai legacy kebijakan pendidikan yang perlu diteruskan dan disempurnakan.

"Nah, itu salah satu contoh di mana keberlanjutan itu sangat penting. Jadi ada berbagai macam kebijakan yang sebelumnya ada yang kita dorong yang kita lanjutkan dan itu enggak masalah," ujar Nadiem dalam siaran pers, Minggu (30/7).

Sebelumnya, saat hadir dalam acara Belajar Raya 2023 di Posbloc, Jakarta, pada Sabtu (29/7), Nadiem menyadari betul bahwa kebijakan zonasi merupakan salah satu kebijakan paling rumit. Apalagi, kebijakan ini merupakan kebijakan warisan dari Mendikbud terdahulu yang kini menjabat sebagai Menko PMK, Muhadjir Effendy.

Meski begitu, Mantan bos Gojek ini merasa bahwa kebijakan zonasi adalah kebijakan penting. Dimana, PPDB sistem zonasi memperhatikan kebutuhan peserta didik untuk dapat bersekolah di dekat rumahnya sehingga menciptakan gerakan gotong royong dalam membangun sekolah bersama-sama dengan tenaga kependidikan, komite sekolah, dan seluruh warga sekolah.

“Segala daya dorong yang selama ini telah Bapak (Menko PMK) lakukan untuk pendidikan Indonesia akan selalu tercatat dalam sejarah untuk kebaikan anak-anak Indonesia,” jelas Nadiem.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matradji, meminta Nadiem untuk memperbaiki pelaksanaan sistem zonasi. Apabila memang warisan kebijakan zonasi harus diteruskan, ia menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terkhusus pada sektor pengawasan dan pelaksanaan.

Jika menilik problematika sistem zonasi saat ini, sejatinya bukan hanya bermuara pada awal pemunculan kebijakan, namun perubahan-perubahan atas kebijakan zonasi tiap tahunnya juga menyumbang andil terhadap carut-marutnya pelaksanaan.

"Mas Menteri (Nadiem) punya andil (dalam masalah zonasi). Coba tengok Permendikbud Nomor 1 tahun 2021, sumber masalahnya ada di situ," paparnya