Home Nasional Dibuntuti Intel sampai Ponorogo, Haris Azhar: Pusat Gunakan Kekuasaan Intervensi Kampus

Dibuntuti Intel sampai Ponorogo, Haris Azhar: Pusat Gunakan Kekuasaan Intervensi Kampus

Jakarta, Gatra.com - Founder Lokataru, Haris Azhar membocorkan soal ancaman-ancaman yang kembali ia terima saat berbicara mengenai perjuangan menegakkan hak asasi manusia (HAM) dan keadilan bagi masyarakat sipil. Ancaman kali ini kembali Haris alami saat bersama Koordinator KonTras Tahun 2020-2023, Fatia Maulidiyanti ketika mereka berdua menjadi narasumber dalam acara diskusi yang diadakan di salah satu kampus di Ponorogo, Jawa Timur.

"Instruksinya dari pusat. Dalam hati saya, Alhamdulillah. Ada perhatian dari pusat ke daerah," ucap Harisa dalam diskusi 'Penguatan Solidaritas Masyarakat Sipil Di Hadapan Penguasa' di Jakarta, Rabu (02/8).

Haris sempat berkelakar, "Alhamdulillah, selain teman-teman banyak yang dukung, intel juga pada dukung". Ia menilai, keberadaan intel dalam acara tersebut merupakan babak terakhir untuk membatasi ruang gerak ia dan Fatia.

Baca Juga: Ahli Pidana di Sidang Haris Azhar-Fatia soal Kriminalisasi dengan UU ITE: Kritik Boleh, tapi Sopan

"Menurut saya, itu bagus bahwa ternyata di daerah gak ada masalah. Masalah kita adalah di pusat dan menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi kampus tersebut melarang memberikan kursi dan mikrofon kepada Fatia dan Haris," kata Haris lagi.

Ia mengatakan, adanya intervensi seperti ini justru membuktikan kalau ada pihak-pihak berkepentingan yang berusaha untuk mengintervensi daerah lokal, untuk keuntungan mereka sendiri, terutama mencegah percepatan transisi politik. 

Menurut Haris, sensitivitas masyarakat di daerah terkait kondisi atau isu-isu yang ada akhirnya memaksa pemerintah untuk segera berubah.

Baca Juga: Sidang Haris-Fatia Sempat Ricuh, JPU Dianggap Coba Penggiringan Opini Saksi Ahli

"Yang diandalkan pemerintah ini selain hukum adalah sistem politik, terutama sistem elektoral. Tinggal dua ini alat bertahannya pemerintah hari ini," ucap Haris.

Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan masalah dan hak-hak mereka, pemerintah pun seharusnya bisa adaptif. Terutama, dalam hal mengakomodasi kepentingan bagi rakyatnya.
 

115