Jakarta, Gatra.com - Direktur Operasi PT Haleyora Power Diksi Erfani Umar menilai, penyediaan infrastruktur stasiun pengisi daya kendaraan listrik (EV charging) di Indonesia masih minim. Oleh karena itu, Pemerintah saat ini terus mendorong investor untuk masuk membangun infrastruktur yang memadai bagi pengguna kendaraan listrik di Indonesia.

Diksi mengatakan, pemerintah saat ini terus membuka peluang investor baru masuk, baik dalam negeri hingga internasional untuk mau menjajaki kerja sama pembuatan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

“Kerja sama yang strategis ini salah satu poin penting, karena di Indonesia sendiri selama ini game chargernya masih sangat terbatas. Harapannnya jika para pemain (investor) masuk semakin bisa menjawab kebutuhan pasar," kata Diksi dalam dalam konferensi pers penandatanganan MoU dengan ABB di Jakarta pada Rabu (2/8).

Dengan adanya pembangunan SPKLU yang merata di Indonesia dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk meninggalkan mobil konvensional atau mobil yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke mobil listrik.

Menurut Diksi, saat ini pengguna kendaraan listrik tidak puas dengan ekosistem kendaraan listrik salah satunya dengan SPKLU yang tersedia dibeberapa titik di Jakarta dan hanya dari rumah saja.

Oleh karena itu, Diksi menilai perlunya memperbanyak SPKLU di titik-titik strategis seperti jalan umum, rest area, rumah sakit di seluruh Indonesia.

Apalagi pemerintah juga saat ini telah menargetkan 2.1 juta motor listrik dan 20,000 kendaraan listrik sudah beroperasi pada 2025. Selain itu, pemerintah juga telah menawarkan berbagai insentif pajak dan subsidi untuk pabrikan dan pengguna kendaraan listrik dalam upaya mempercepat implementasi e-mobilitas di Indonesia.