Depok, Gatra.com – Direktur Rumah Bebas Konflik Pemilu dan Dosen Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Abdul Ghofur, menyampaikan tujuh isu krusial soal penyelenggaran Pemilu 2024 yang damai.

Ghofur dalam Forum Diskusi Pemilu Damai bertajuk “Membangun Budaya Politik Santun dan Beretika Menuju Pemilu dan Pilkada Damai di Depok”, Kamis (10/8), menyampaikan, ketujuh isu tersebut merupakan hasil kajiannya mengenai evaluasi pendahuluan (Ex Ante) penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan serentak 2024.

Adapun ketujuh isu krusual tersebut di antaranya kesiapan penyelenggara, kerumitan dan beban kerja penyelenggara yang sangat berat, bayang-bayang pelemahan ekonomi 2023–2024, dan potensi tingginya praktik politik uang.

“Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 paling berbahaya secara teknis mengingat pemungutan suara dilakukan di tahun yang sama, akibatnya ada irisan pelaksanaan tahapannya dan saling terikat. Karenanya diperlukan kontijensi plan dan risk management,” ujarnya.

Ghofur mengajak peserta diskusi yang terdiri dari sejumlah elemen di Kota Depok, yakni para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan partai politik, anggota FKUB, perwakilan Forkopimda, KPU, Bawaslu, serta tokoh masyarakat memahami anatomi penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan serentak 2024.

Menurutnya, hal ini penting untuk merancang dan menyusun strategi membangun budaya politik santun dan beretika menuju pemilu dan pilkada damai di Kota Depok.

“Mulai dari membangun infrastruktur perdamaian berjenjang, penggalangan agen juru damai pemilu dan pilkada melalui media sosial hingga aksi kampanye pemilu damai berkelanjutan,” ujarnya.

Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA., menyampaikan, agar pemilu santun dan damai bisa terlaksana di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), warga dituntut mampu menyelesaikan perbedaan atau konflik secara damai dengan musyawarah dan mencegah kekerasan atau kerusuhan.

Ia menyampaikan, demokrasi menginginkan kebebasan sehingga pemilu diadakan agar terjadi persaingan di antara manusia yang bebas untuk berusaha mendapat dukungan dari para pemilih agar bisa menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan.

“Oleh karena itu, wajar setiap pemilu selalu panas dan tegang,” kata Ghafur dalam diskusi gelaran Badan kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Kota Depok ini.

Menurutnya, sehebat apa pun aturan dibuat kalau para politisi belum mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara damai, pemilu akan selalu tidak santun dan rusuh.

Untuk mencegah pemilu rusuh dan damai, ujar Maswadi, para politisi dan calon yang ikut kontestasi dalam pemilu dituntut untuk dapat menahan diri agar tidak terlibat dalam black campaign di antaranya menyebarkan isu yang tidak benar tentang saingan politiknya.

“Bila program-program itu jelas dan menarik serta tidak menyinggung saingannya dalam pemilu, pemilu yang santun dan damai dapat tercapai,” ujarnya.

Dosen program magister (S2) Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) Jakarta ini menggarisbawahi bahwa para politisi dan calon legislatif dan eksekutif memegang kontrol sepenuhnya terhadap tim suksesnya masing-masing sehingga mereka dapat mencegah timnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Diskusi ini merupakan rangkaian kegiatan memeringati hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan RI di Depok. Diskusi ini dibuka oleh Wali Kota Depok, Dr. KH. Mohammad Idris dan dihadiri Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar.