Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku pihaknya akan mempertimbangkan langkah lanjutan sebagai respons atas upaya pengambilalihan kepengurusan yang telah dilakukan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Namun demikian, AHY masih enggan memberi penjelasan detail mengenai langkah apa yang akan ia ambil untuk merespons belasan kali upaya hukum yang Moeldoko lakukan.
"Kita lihat saja. Saya tidak ingin menjelaskan sekarang, langkah-langkah apa yang akan kami sampaikan," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, pada Jumat (11/8).
Putra sulung Presiden ke-6 Indonesia itu menegaskan, kader Partai Demokrat memilih untuk memaafkan. Namun tidak dengan melupakan.
"Para kader juga demikian. Saya enggak tahu di sana bagaimana, tetapi kami seperti itu. Saya memilih untuk memaafkan tetapi tidak melupakan," tegas AHY.
Menurutnya, kalimat 'tidak melupakan' yang disebutkannya dapat dimaknai dari sejumlah aspek. Namun demikian, AHY enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai aspek yang dimaksud. Ia hanya menjelaskan bahwa pihaknya telah memiliki rencana untuk merespons serangkaian upaya hukum yang dilakukan kubu Moeldoko.
Tak hanya itu, AHY juga menegaskan bahwa pihaknya sudah resistan dengan kalimat-kalimat bernada kecaman yang disampaikan oleh berbagai pihak. Hal itu disampaikannya untuk menjawab pernyataan Anggota Partai Demokrat kubu Moeldoko Hencky Luntungan yang mengklaim Demokrat kepengurusan AHY akan hancur dan terpecah-belah usai ditolaknya PK Moeldoko.
"Kami sudah kebal ditakut-takuti. Sudah kebal itu. Yang jelas, kami juga punya inisiatif, punya sesuatu yang akan dijalankan," katanya.
AHY pun menegaskan bahwa partainya tidak akan terpecah fokus akibat polemik itu. Ia menyebut, beradu dengan Moeldoko bukanlah tujuan besar Partai Demokrat. Mengingat, polemik kepengurusan partai itu datang dengan sendirinya.
Menurut AHY, saat ini partainya tengah berfokus untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, termasuk Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Oleh karena itu, pihaknya tengah berkonsentrasi untuk memicu semangat kader di berbagai wilayah di Indonesia jelang kontestasi politik tersebut.
"Kalau hanya itu tujuan mereka untuk membuat kita gagal fokus, mereka keliru menilai kita. Kita tetap fokus pada Pemilu, Pilpres, dan Pileg. Selebihnya kita anggap sebagai noise, yang bisa kita tepis," pungkas AHY.
Sebagai informasi, kisruh gugatan Moeldoko akan kepengurusan Partai Demokrat bermula dari klaim Moeldoko yang menyatakan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pendaftaran kepengurusannya pun ditolak oleh Kemenkumham.
Tak tinggal diam, Moeldoko kemudian menggugat SK Kemenkumham yang mengakui kepengurusan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY. Namun demikian, gugatan kubu Moeldoko itu terus ditolak, mulai dari tingkat pertama, banding, hingga kasasi.
Kubu Moeldoko pun kemudian mengambil langkah lanjutan sebagai respons atas kekalahan gugatan mereka di tingkat banding, dengan kembali mengajukan PK yang akhirnya kembali ditolak oleh MA, sebagaimana tertera dalam putusan di situs web resmi MA RI, pada Kamis (10/8) kemarin.
