Jakarta, Gatra.com - Presiden RI Joko Widodo melontarkan sindiran atas pernyataan sejumlah pihak yang seolah mengisyaratkan bahwa penentuan sosok calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) adalah kewenangannya. Jokowi pun mengungkapkan adanya istilah 'Pak Lurah' di kalangan elite partai politik yang merujuk pada dirinya sebagai Presiden.

"Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasananya sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren di kalangan politisi dan partai politik. Setiap ditanya soal siapa capres-cawapres-nya. Jawabannya, 'Belum ada arahan Pak Lurah'," kata Jokowi dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8).

Jokowi mengaku sempat kebingungan karena tidak familiar dengan maksud istilah 'Pak Lurah' tersebut. Namun, ketika mengetahui bahwa sebutan 'Pak Lurah' itu berarti dirinya, ia pun segera menegaskan bahwa penentuan capres-cawapres bukanlah bagian dari kewenangannya.

"Ya saya jawab saja, 'Saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia'. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tetapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum partai politik. Bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan Undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu partai politik dan koalisi partai politik," ujar Jokowi berkelakar.

Di samping itu, Jokowi juga menyoroti fenomena yang terjadi jelang pelaksanaan Pemilu 2024, di mana foto-fotonya yang bersebelahan dengan sosok kandidat capres mulai banyak dipasang di berbagai daerah. Padahal, saat ini belum memasuki masa kampanye jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Jadi saya mau bilang itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Walaupun saya paham sudah nasib seorang Presiden untuk dijadikan paten-patenan, dijadikan alibi, dijadikan tameng," ucapnya ketika membuka pidato tersebut.