Jakarta, Gatra.com– Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia guna mengakselerasi transisi energi yang adil dan terjangkau yang telah digulirkan oleh Pemerintah.
“Kementerian keuangan telah mengimplementasikan berbagai program untuk mencapai keberlanjutan, termasuk salah satunya menerapkan insentif fiskal untuk menarik investasi agar dapat diarahkan ke proyek hijau dan industri hijau," ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat membuka acara ASEAN Chairmanship, Developing Energy Efficient Mortgage in ASEAN Region yang digelar oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF di Hotel Mulia, Jakarta pada Selasa (22/8).
Sri Mulyani memaparkan bahwa insentif lainnya yang diberikan adalah berupa tax holidays dan tax allowances. "Indonesia juga dalam proses menerapkan regulasi untuk menerapkan perdagangan karbon yang berfungsi sebagai instrumen yang ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca,” jelas dia.
Melalui forum tersebut, Sri Mulyani berharap seluruh pemangku kepentingan untuk policy framework atau kerangka kebijakan dapat mengembangkan aturan hingga instrumen dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia.
Baca juga: Bank BTPN dan SMBC Kucurkan Pembiayaan Hijau $93,75 Juta kepada PLN
Ia juga meminta kepada para stakeholders untuk dapat aktif dalam ekosistem pembiayaan perumahan yang telah diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR.
“Perumahan berkelanjutan adalah hal yang penting, namun konsep tersebut bukanlah konsep one size fits all. Kita perlu memiliki desain yang spesifik terhadap setiap negara atau daerah," jelas Sri Mulyani.
"Untuk menuju ke perumahan efisien secara energi, kita perlu bekerja bersama untuk meningkatkan inovasi dalam Pembangunan dan konstruksi gedung dan perumahan demi mencapai efisiensi energi, membatasi konsumsi energi namun tetap memperhatikan kebutuhan untuk cooling dan ventilasi," papar Sri Mulyani.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menekankan bahwa menurut Laporan Climate Transparency 2022, bangunan gedung merupakan salah satu kontributor emisi karbon utama di Indonesia.
Ini terdiri dari 4,6% emisi langsung, yakni pembakaran untuk penghangat, memasak, dan lain-lain. Serta 24,5% secara tidak langsung adalah jaringan listrik untuk peralatan rumah tangga.
Baca juga: Tren Pembiayaan Hijau untuk Proyek Berkelanjutan
Untuk itu, diperlukan langkah strategis untuk mendorong efisiensi pemanfaatan energi, air dan sumber daya lainnya pada bangunan, khususnya bangunan perumahan melalui implementasi konsep Bangunan Gedung Hijau sesuai amanat PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.
"Kementerian PUPR menggagas inisiatif strategis Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) untuk menyediakan rumah yang terjangkau baik melalui pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah dengan menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau. Program ini dilaksanakan secara kolaboratif oleh para pemangku kepentingan dalam ekosistem pembiayaan perumahan,” jelas Herry Trisaputra Zuna,
