Dili, Gatra.com - Pemerintah Timor Leste mengutuk keputusan junta militer Myanmar yang mengusir Kuasa Usaha Timor Leste dari negara tersebut pada Sabutu 26 Agustus 2023. Junta militer Myanmar mengultimatum diplomat Timor Leste untuk tinggalkan Yangon selambat-lambatnya 1 September 2023.
Kutukan ini setelah junta militer Myanmar melakukan pengusiran terhadap kuasa usaha atau diplomat Timor-Leste usai Presiden Jose Ramos Horta bertemu dengan Pemerintahan Myanmar di pengasingan yakni Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar yang dipimpin Menteri Hak Asisi Manusia Pemerintahan Persatuan Nasional Myanmar Aung Myo Min Rabu (23 Agustus 2023) lalu di Dili. Pada pertemuan tersebut Aung Myo Min meminta dukungan solidaritas Timor Leste untuk mencari solusi penyelesiaan konflik rezim junta militer di Myanmar.
Juru Bicara Pemerintahan Timor Leste selaku Ketua Dewan Menteri Agio Pereira menegaskan Republik Demokratik Timor-Leste tetap teguh pada pendiriannya yakni tidak mengehandaki adanya kudeta di Myanmar. Semuanya harus diselesaikan secara demokratis dan damai.
“Baik Presiden Jose Ramos Horta maupun maupun Perdana Menteri Xanana Gusmão mengutuk keras tindakan junta militer yang telah memakan puluhan koban jiwa masyarakat sipil dan segala bentuk tindak pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut. Keduanya minta agar semuanya diselesaikan secara damai dan demokratis ,” kata Agio Pereira dalam rilis nya ( 29/8)
Agio menyebutkan terkait pengusiran diplomat tersebut Presiden José Ramos-Horta menilai Timor Leste patut merasa bangga, karena pengusiran tersebut merupakan respon terhadap pembelaan hak asasi manusia.
“Ini adalah salah satu situasi yang membuat kami bangga karena pengusiran tersebut merupakan respon terhadap pembelaan hak asasi manusia. Junta militer Myanmar telah banyak melakukan kejahatan berat, terhadap kemanusiaan. Karena itu kami bangga terhadap pemecatan diplomat kami. Sekali lagi kami bangga , ” sebut Agio mengutip pernyataan Presiden Ramos Horta..
Ramos Horta juga kembali menegaskan bahwa Timor Leste terus mendukung posisi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan upaya organisasi tersebut untuk menyelesaikan situasi di Myanmar.
“Timor Leste tidak mempunyai posisi yang berbeda dengan anggota ASEAN yakni mengutuk kudeta militer, pembantaian penduduk sipil, perempuan dan anak-anak. Karena itu militer Myanmar juga bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar seperti halnya Putin bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Ukraina,” jelas Ramos.
Sementara itu Perdana Manteri Timor Leste Xanana Gusmao menegskan tidak menerima baik sikap Junta militer Myanmar mengusir diplomat Timor Leste.
“Saya tidak menerima baik dan mengutuk keras. Negara kami terbuka untuk menerima perwakilan dari negara mana saja, termasuk Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar yang dipimpin Menteri Hak Asisi Manusia Pemerintahan Persatuan Nasional Myanmar Aung Myo Min ,” tegas Xanana Gusmao.
Situasi di Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, yang memicu unjuk rasa besar-besaran yang kemudian berhadapan dengan penindakan tegas yang mematikan oleh junta militer.
Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah organisasi pemantau HAM, melaporkan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan sedikitnya 3.900 warga sipil dan menangkap 24.236 orang lainnya sejak kudeta terjadi.
