Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Majelis Tinggi (MTP) Partai Demokrat Andi Mallarangeng menegaskan Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) secara otomatis bubar. Hal itu menyusul langkah Demokrat untuk keluar dari koalisi sekaligus menarik dukungan partai terhadap Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Kalau soal Tim 8 otomatis bubar karena emang tidak lagi berada di situ. Ya toh?" ujar Andi Mallarangeng dalam konferensi pers usai rapat MTP Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, pada Jumat (1/9) malam. Adapun, Tim 8 sebelumnya merupakan tim yang dibentuk oleh KPP untuk merumuskan pengusungan Anies Baswedan.
Andi menyatakan, dengan keputusan Demokrat untuk keluar dari koalisi, maka partai politik yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu tidak lagi terikat pada Piagam Koalisi yang sebelumnya telah ditandatangani oleh tiga pemimpin partai anggota KPP.
"Dengan demikian, maka, Partai Demokrat, setelah rapat ini, mungkin dalam 2-3 hari ke depan sudah bebas untuk membangun komunikasi dan berkomunikasi dengan partai-partai lain dalam rangka membangun koalisi menuju Pilpres 2024," ujar Andi.
Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat telah menggelar rapat MTP untuk menentukan sikap partai jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Demokrat mengaku, merasa dikhianati atas inisiatif sepihak Surya Paloh untuk menduetkan Anies-Cak Imin, yang diamini secara sepihak pula oleh Eks Gubernur DKI Jakarta itu.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus Aggota Tim 8 Teuku Riefky Harsya menyatakan bahwa langkah sepihak yang diambil Surya Paloh itu baru didengarnya dari Juru Bicara Anies Sudirman Said, pada Kamis (30/8). Informasi yang didapatkan oleh Partai Demokrat itu mengungkapkan bahwa Partai NasDem telah menyepakati kerja sama politik dengan PKB untuk mengusung pasangan calon Anies-Cak Imin.
Teuku Riefky menyebut, keputusan yang diambil Surya Paloh itu sma sekali tidak diketahui oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan rekan sekoalisi NasDem dalam Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP). Menurutnya, justru Anies telah memutuskan untuk menggandeng Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapresnya sejak Juni 2023.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," ujar Teuku Riefky dalam pernyataannya, pada Kamis (31/8).
