Tangerang, Gatra.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berkomitmen melakukan pengendalian dan pemantauan emisi gas buang industri.

Melalui Surat Edaran (SE) Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2023, industri di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten wajib melakukan pelaporan pengendalian emisi gas buang. Pelaporan dilakukan secara berkala setiap satu kali dalam satu minggu pada Kamis melalui portal Sistem Informasi Industri Nasional (www.siinas.kemenperin.go.id).

"Kami ditugasi untuk melakukan inspeksi. Caranya dari mulai pengumpulan data, verifikasi, sampai mengecek ke lapangan," kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan & Akses Industri Internasional (KPAII), Eko S.A Cahyanto ketika melakukan inspeksi ke PT Yuasa Battery Indonesia di Tangerang, Rabu (6/9).

Dalam inspeksinya ke PT Yuasa Battery Indonesia, Eko memasang sebuah alat pengukur emisi gas buang yang akan langsung terhubung pada sistem monitoring Kemenperin. Alat ini akan mentransmisikan data terkait konsentrasi Particulate Matter (PM) 2.5 secara real time.

"Kita bisa lihat kualitas udaranya, ada ambangnya. Yang bagus kan hijau, ada baik, sedang, tidak sehat atau sangat tidak sehat," ujarnya.

Rencananya, alat pengukur emisi gas buang ini akan dipasang di beberapa lokasi di Jabodetabek yang menjadi wilayah konsentrasi industri. Dalam waktu dekat ini, setidaknya akan dipasang di lima wilayah industri.

"Supaya kita bisa tahu wilayah-wilayah yang konsentrasi industri ini kondisinya seperti apa," ucap Eko.

Ia menyebut, hingga 1 September 2023, sudah ada 1.025 industri yang telah dilakukan identifikasi emisi gas buang. Dari jumlah ini, emisi gas buang seluruhnya masih berada di bawah ambang batas.

"Dari 1.025 ini laporannya, mereka itu sebagian besar menggunakan boiler. Ada yang boilernya digunakan untuk pembangkit energi, ada yang digunakan dalam proses produksi," jelasnya.