Jakarta, Gatra.com - Angka Partisipasi Kasar (APK) di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) kian lama kian turun. Sehingga, pemerintah diharapkan mulai memberikan perhatian lebih kepada PTS tentang kondisi tersebut.
Rektor Universitas Yarsi, Fasli Jalal mengatakan, kondisi APK di PTS saat ini sudah berkebalikan dengan perbandingan di tahun-tahun sebelumnya yang masih bisa dibilang cukup besar. Saat ini, situasi di PTS kian turun yang berimbas pada biaya operasional kampus.
“Dengan APK yang cukup besar saat itu, PS masih bisa mengeluarkan biaya dari kocek sendiri. mulai dari membeli lahan dan gedung sendiri, merekrut pegawai sendiri sampai menyekolahkannya ke jenjang S2 dan S3,” ujar Fasli dalam dalam diskusi Sinergitas Tingkatkan APK Bermutu dan Berkeadilan di Universitas Yarsi, Jakarta Pusat, Kamis lalu.
Salah satu penyebab utamanya, adalah penerimaan mahasiswa baru yang dianggap masih lebih mengakomodir Perguruan Tinggi Negeri (PTN), khususnya dengan adanya jalur mandiri.
Menurut Fasli, PTS sangat terimbas dari adanya jalur mandiri tersebut. Karena pada akhirnya, PTS harus rela menjadi opsi kesekian dari para mahasiswa,, saat masa penerimaan mahasiswa baru. Tak sedikit pula, mahasiswa akhirnya mundur dari PTS tersebut karena yang bersangkutan diterima di PTN lewat jalur mandiri.
“Ketika itu terjadi, jangka waktu bagi PTS untuk mencari mahasiswa baru sangat pendek karena sudah semakin mepet dengan pembelajaran tahun ajaran baru,” beber dia.
Tak pelak, ia meminta pemerintah mengevaluasi keberadaan penerimaan jalur mandiri di PTN. Aturan di Permendikbudristek yang mengatur SPMB memungkinkan PTN dimungkingkan untuk membuka seleksi jalur mandiri sepanjang kuota 50 persen di jalur tersebut belum tercapai, harus ditinjau ulang.
“Tujuan utama kita tentu semua anak bangsa yang potensial dari mana pun, kaya-miskin pun dia dapat pendidikan tinggi yang bermutu, merata, dan relevan. Dan untuk itu sinergitas antara negeri dan swasta perlu kita bangun,” ujarnya.
Senada, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia (APTISI), Budi Djatmiko pun menilai evaluasi terhadap jalur mandiri harus dilakukan. Menurutnya, yang perlu ditegaskan dalam soal tersebut adalah harus adanya pembatasan secara pasti waktu dan kuota mahasiswa yang diterima.
Budi menilai pembatasan yang jelas akan kedua hal itu penting untuk dilakukan. Apalagi, PTN sejatinya menjadi instansi perguruan tinggi yang mendapat porsi anggaran dari negara. Berbeda dengan PTS yang sumber pendapatannya murni dari penerimaan mahasiswa.
“Kalau dibatasi, para rektor di PTN pun tak lagi harus kejar setoran lewat jalur mandiri tersebut. Beberapa mahasiswa itu bisa masuk ke PTS. Itu sehat semua,” kata dia.
