Jakarta, Gatra.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 3 daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki nilai tertinggi secara nasional. Pengukuran tersebut dilakukan pada tahun 2022 terhadap anggaran tahun 2021.

Ketiga daerah tersebut meliputi Kabupaten Karawang dengan nilai 85,212 pada kategori kabupaten dengan klaster kemampuan keuangan daerah tinggi. Berikutnya Kota Tasikmalaya dengan nilai 85,589 pada kategori kota dengan klaster kemampuan keuangan daerah tinggi, dan Kota Sukabumi dengan nilai 76,658 pada kategori kota dengan klaster kemampuan keuangan daerah sedang.

"Dari hasil pengukuran IPKD tersebut, diharapkan dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah," jelas Plh. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa BSKDN Abas Supriyadi dalam keterangannya, Jumat (15/9/2023).

Abas melanjutkan, pengelolaan keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tercapai tidaknya pembangunan di daerah sedikit banyak ditentukan oleh pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan. Tidak hanya itu, menurut Abas pengelolaan keuangan daerah juga harus memperhatikan rasa keadilan dan manfaatnya bagi masyarakat.

"Untuk mewujudkan itu semua, perlu dilakukan pengukuran IPKD untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BP2D Provinsi Jawa Barat, Linda Al Amin mengungkapkan urgensi penyelenggaraan Bimtek tersebut untuk memberikan pemahaman yang benar terkait proses penginputan data IPKD. Linda berharap kesalahan penginputan data pada aplikasi IPKD tidak terjadi lagi. Dengan demikian, ke depan dirinya optimistis nilai IPKD seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jabar akan semakin baik.

"Melalui bimbingan teknis ini, kami berharap kesalahan dalam penginputan data IPKD menjadi nihil, sehingga data IPKD di seluruh kabupaten dan kota (di Jabar) benar-benar menggambarkan kondisi keuangan daerah," tutup Linda.