Jakarta, Gatra.com - Bakal calon presiden (Bacapres) Prabowo Subianto buka suara terkait aksi bagi-bagi uang sebesar Rp50.000 kepada nelayan yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Menurutnya, rekan satu koalisinya itu tidak sedang mempraktikkan politik uang, melainkan hanya bersedekah.
"Jadi, dia orang yang suka sedekah. Saya kenal Pak Zulkifli Hasan. Dia di Lampung membangun sekolah unggulan, sekolah unggulan yang dia bangun dengan uang dia sendiri. Dia seorang pengusaha. Sebelum masuk politik, dia seorang pengusaha," kata Prabowo Subianto dalam acara '3 Bacapres Bicara Gagasan' yang disiarkan via kanal YouTube Universitas Gadjah Mada, pada Selasa (19/9) malam.
Prabowo mengatakan, kegiatan bagi-bagi uang yang Zulhas lakukan adalah murni karena Menteri Perdagangan (Mendag) RI itu berpihak kepada rakyat. Terlebih, menurutnya, Zulhas tak memiliki kepentingan untuk melakukan politik uang karena ia tak mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, baik sebagai calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), calon kepala pemerintahan daerah, maupun calon anggota legislatif (caleg).
Prabowo pun mengatakan, meski ada sejumlah nelayan yang telah menerima uang dari Zulhas, mereka tidak perlu memilih PAN dalam pemilu mendatang. Ia pun meminta masyarakat untuk memilih calon wakil rakyat sesuai hati masing-masing.
Prabowo mengaku, ia sama sekali tak mewajarkan politik uang. Namun, ia memahami bahwa sejatinya ada banyak pihak yang berupaya menghalalkan segala cara untuk meraih dukungan publik dalam suatu kontestasi politik. Oleh karena itu, ia menyarankan publik untuk tetap memilih partai politik sesuai hati nurani masing-masing, meski menerima uang dari pihak-pihak tertentu.
"Saya katakan, 'terima uangnya, ikuti hatimu'. Kalau hatimu tidak suka PAN, jangan pilih. Ikuti hatimu. Ikuti hati nuranimu. Apa yang kurang jelas?" kata Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu setuju bahwa praktik politik uang telah menciptakan tantangan yang luar biasa bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Politik uang itulah yang disepakatinya sebagai faktor penyebab membengkaknya biaya berpolitik di Tanah Air.
Oleh karena itu, Prabowo mengajak para pakar untuk sama-sama mendiskusikan sistem pemilihan wakil rakyat yang tidak harus menggelontorkan banyak biaya. Ia pun berkaca pada negara-negara lain, di mana negara lah yang banyak mengambil alih biaya untuk politik dengan sistem yang dibentuk sedemikian rupa untuk menghindari biaya mahal.
