Jakarta, Gatra.com - Pengakuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendapatkan informasi dari data intelijen tentang seluk-beluk seluruh partai politik (parpol) jelang pemilu 2024, mendapatkan beragam respon dari publik.

Pengamat hukum tata negara dan politik Indonesia, Refly Harun mengatakan bahwa informasi yang didapatkan dari intelijen berdasarkan dari konteks kepentingan yang dibutuhkan presiden.

"Kalau kepentingannya itu berkaitan dengan tujuan dari intelijen itu sendiri untuk kepentingan nasional dan keselamatan negara maka sah sah saja," ungkapnya dalam diskusi yang bertema 'presiden inteli parpol merusak demokrasi?' melalui live streaming youtube, Jumat (22/9/2023).

Menurutnya, hal ini menjadi persoalan yang serius karena membuat sadapan ke partai politik (parpol) sehingga ranah privasi menjadi tidak aman, karena melanggar keamanan secara nasional. "Artinya jeroan partai politik diambil," ungkap dia.

Refly berharap dengan sisa masa pemerintahan saat ini, presiden Joko Widodo alias Jokowi, bisa tercerahkan dengan mewarisi legasi yang baik kepada pemerintahan berikutnya.

"Karena itu dia harus melakukan langkah- langkah yang baik dan yang paling utama adalah bertindak yang netral dalam pemilu serta bertekad untuk mewujudkan pemilu yang paling jujur, paling bersih, dan paling adil dalam masa pemerintahan selama era reformasi. Ini yang kita harapkan," tutupnya.

Reporter: Iswatun Hasanah