Manokwari, Gatra.com - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw bersama delapan delegasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia Daerah Khusus Istimewa (Fordasi) membuka secara resmi rapat koordinasi (rakor) Fordasi tahun 2023, di Manokwari.
Berbeda dari pelaksanaan Fordasi sebelumnya, dalam Fordasi Tahun 2023 anggotanya mengalami penambahan dari 4 provinsi baru di tanah Papua yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya. "Saya sudah ingatkan kita harus belajar dari saudara kita yang lebih dahulu mengelola daerah khusus dan istimewa. Tidak usah berkecil hati Fordasi ini untuk membenahi dan melengkapi yang kita perlukan," ungkap Waterpauw dalam keterangannya, Rabu (27/9/2023).
Paulus Waterpauw mengemukakan beberapa pokok penting yang bisa dihasilkan dari Fordasi bagi 6 Provinsi di Tanah Papua yakni merancang grand desain membangun kerjasama anggota Fordasi dalam 20 tahun mendatang, membuat peta jalan dalam 5 tahun kedepan serta memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.
"Saya bisa menyebut Fordasi bukan lagi sebagai forum koordinasi namun sudah sampai pada tahap kerja bersama untuk membangun daerah kita," lanjut Waterpauw. Di sisi lain, Waterpauw juga mengaku sangat bersyukur Papua Barat bisa menjadi tuan rumah Fordasi ke-8 tahun 2023 karena banyak hal positif yang akan dihasilkan pada pertemuan tersebut.
“Kita bersyukur kita diberikan amanah menjadi tuan rumah Fordasi. Kita harus tunjukkan yang terbaik kepada tamu delegasi yang datang ke provinsi ini,” seru Waterpauw. Lebih lanjut Gubernur waterpauw berharap, kerjasama daerah asimetris juga ditindak lanjuti pada tingkatan kabupaten dan kota asimetris di seluruh Indonesia.
Gubernur Waterpauw menyampaikan, rakor Fordasi berlangsung tanggal 26 - 27 September 2023 membahas sejumlah kerjasama antar daerah. Pertemuan sembilan gubernur tersebut untuk menkongkretkan isu strategis dan konsep dari masing-masing daerah yang akan dituangkan dalam pernyataan bersama/deklarasi atas kebijaksanaan negara pada daerah desentralisasi.
Berbagai isu strategis itu diantaranya upaya mengendalikan inflasi, menangani stunting, kemiskinan, meningkatan daya saing di daerah, peningkatan UMKM dan peningkatan ketahanan bahan pangan.
“Daerah yang maju kita sharing disini kita kerja sama untuk manfaatkan keistimewaan kita. Misalnya kita akan belajar banyak dari Yogyakarta bagaimana UMKM mereka sangat maju dan berkembang,” jelas
Bupati Manokwari Hermus Indou menyebut kehadiran para tamu undangan dalam Forum desentralisasi asimetris Indonesia (Fordasi) daerah khusus dan istimewa tahun 2023 di daerahnya memberi dampak ekonomi. Hal itu dikatakan Bupati Manokwari saat penyambutan tamu 9 provinsi asimetris di Indonesia pada pembukaan Fordasi 2023 di Manokwari, Selasa (27/9/2023).
"Selamat datang kepada seluruh peserta rapat Fordasi yang diselenggarakan di tempat ini terlebih khusus kepada para gubernur yang hadir," kata Bupati Hermus Indou.
Penyelenggaraan Fordasi dinilai punya dampak ekonomi yang besar terutama pengisian hotel dan pelaku UMKM dalam larisnya produk dagang. "Kehadiran Bapak Ibu dari 8 provinsi di nusantara tentu akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di Manokwari," lanjut dia.
Bupati berharap, seluruh peserta Fordasi juga bisa berkesempatan menikmati keindahan Manokwari dari sumber daya alam dan budaya asli Papua serta nusantara. "Kami mengundang kiranya bapak ibu menginjakkan kaki sebentar di pulau peradaban orang Papua itu setelah gelaran Fordasi," ajak Hermus Indou.
Kementerian dalam negeri (Kemendagri) berharap 9 pemerintah provinsi asimetris mendukung agenda besar bangsa Indonesia yaitu pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Sembilan provinsi yang dimaksud adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Aceh, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, menjadikan pelaksanaan rapat koordinasi Fordasi 2023 di Manokwari, Papua Barat, sebagai momentum penting bagi mereka selaku provinsi baru untuk melaksanakan sharing bersama provinsi lainnya yang telah lebih dulu berkembang.
“Sebagai provinsi yang baru bergabung tahun ini, kami akan mengikuti bersama kesepakatan yang akan dibahas sebagai kelanjutan kegiatan Fordasi tahun sebelumnya. Kami harap ada arah dan kebijakan bagi kami dalam membangun provinsi kami, Papua Pegunungan,” ujar Kondomo saat memberikan sambutan dalam pembukaan rakor Fordasi 2023.
Sebagai provinsi yang baru berumur sekira 10 bulan, Papua Pegunungan lanjut Kondomo menjadi provinsi yang masih terlalu muda dan masih membutuhkan pembinaan dan teladan dari daerah-daerah yang sudah lebih dulu maju dan berkembang.
“Forum ini diharapkan dapat meningkatkan pertukaran ide, gagasan dan informasi serta mendorong kolaborasi kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan demi persatuan dan kesejahteraan bersama,” terangnya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sembilan pemerintah provinsi asimetris mendukung agenda besar bangsa Indonesia yaitu pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Sembilan provinsi yang dimaksud adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Aceh, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Pertimbangan Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri Valentinus Sudarjanto Suminto saat pembukaan Rapat Koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) tahun 2023 di Manokwari, Papua Barat, Selasa malam, mengatakan konsep pembangunan IKN memanfaatkan teknologi dan digitalisasi pada sebagian besar infrastruktur kota dan kehidupan sosial masyarakat di wilayah IKN.
Kehadiran IKN juga akan berimplikasi terhadap optimalisasi potensi sejumlah sektor seperti pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah lainnya di Indonesia, sehingga pembangunan berjalan sesuai ekspektasi. "Ini merupakan cita-cita besar bangsa untuk menampilkan wajah baru Indonesia di mata dunia," ujar Valentinus Sudarjanto.
Menurut Valentinus pembangunan sektor ekonomi Indonesia ke depannya lebih difokuskan untuk memperoleh manfaat melalui konsep pengembangan ekonomi biru dan hijau. Upaya tersebut seiring dengan posisi strategis geografis Indonesia yang memiliki kekayaan maritim, sehingga pembangunan ekonomi biru dan hijau bermaksud mensejahterakan masyarakat. "Sama halnya dengan potensi kekayaan lingkungan hidup yang dimiliki bangsa Indonesia," ucap Valentinus.
Selain itu, kata dia, pencapaian Indonesia maju memerlukan sinergi kolaborasi seluruh komponen bangsa untuk bersatu-padu dan berkomitmen melahirkan berbagai inovasi dan kreativitas. Kolaborasi adalah kunci untuk menggabungkan berbagai sumber daya, pengetahuan, dan keahlian dalam rangka mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. "Agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan," tutur dia.
Rakor Fordasi 2023 dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DI Yogyakarta Trisaktiyana, Asisten I Bidang Pemerintahan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh Azwardi, Kepal Biro Pemerintahan DKI Jakarta Fredy Setiawan, dan Penjabat Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.
Kemudian Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Papua Barat Daya Yakob Kareth, Kepala Bappeda Papua Yohanes Walilo, Inspektur Daerah Papua Tengah Frence The Papara, Koordinator BP3OKP Perwakilan Papua Barat Irene Manibuy, dan para bupati se-Papua Barat.
