Jakarta, Gatra.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus melakukan upaya bersih-bersih di perusahaan-perusahaan BUMN. Salah satunya dalam hal pengelolaan dana pensiun (dapen) BUMN. Erick mengatakan, setelah kasus Jiwasraya dan ASABRI selesai perluasan audit terhadap dapen BUMN terus dilakukan.

"Setelah kasus Jiwasraya, saya curiga dan khawatir ada persoalan yang sama pada dana pensiun BUMN," ujar Erick dalam Konferensi Pers bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, (3/10).

Dikatakan Erick, dari 48 dana pensiun yang dikelola BUMN, 70% di antaranya atau sekitar 34 dinyatakan tidak sehat. Atas temuan itu, ia meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu.

"Ternyata dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN, itu 70% sakit. 34 bisa dinyatakan tidak sehat. Karena itu kita berkoordinasi waktu itu dengan Pak Jaksa Agung (ST Burhanuddin) walaupun belum secara formal, saya sampaikan pak ada indikasi seperti ini," kata Erick.

"Pak Jaksa Agung dan saya sepakat mendorong ditindaklanjuti tentu kepada BPKP untuk memastikan angka-angka ini," lanjutnya.

Pada tahap awal, tindak lanjut dilakukan terhadap empat dana pensiun, yaitu Inhutani, PTPN, Angkasa Pura I, dan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food. Keempat dana pensiun ini, ujar Erick, mengalami kerugian Rp300 miliar. Penyebabnya diduga karena penyimpangan pada investasinya.

"Karena itu awalnya kita lakukan 4 dana pensiun. Ada inhutani, PTPN, angkasa pura 1 RNI atau ID Food. Dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu itu ada kerugian negara Rp 300 miliar dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan kejaksaan, artinya angka ini bisa lebih besar lagi," ungkapnya.