Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW), Hanifa Sutrisna menyoroti kasus-kasus korupsi yang melibatkan para menteri di Kabinet Jokowi. Menurutnya hal itu menunjukkan betapa lemahnya kepemimpinan dalam mencegah praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkaran kekuasaan Presiden.

"Rentetan peristiwa korupsi di kalangan pejabat pemerintahan Jokowi memperlihatkan betapa lemahnya pengawasan dan pembinaan moral para pejabat tersebut pada Pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi ini,” ujar Hanifa Sutrisna dalam Konferensi Pers di kantor DPP NCW, Senin (9/10).

Sebelumnya telah ada lima menteri dari dua periode kepemimpinan Jokowi yang tersandung kasus korupsi. Empat di antaranya telah menerima vonis yakni, Juliari Batubara, Edhy Prabowo, Imam Nahrawi, dan Muhammad Idrus Marham. Sementara Johnny G. Plate masih menjalani persidangan. Kini jumlah itu bertambah dengan ditetapkannya Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka.

Kendati terdapat penegakan hukum pada sejumlah menteri, Hanifa NCW memandang bahwa penegakan hukum di lingkaran kekuasaan juga masih kental akan nuansa tebang pilih.

“NCW melihat praktek tebang pilih masih terjadi dan pembiaran oknum-oknum yang terlibat korupsi terlihat jelas,” tegasnya.

Dalam dua periode Presiden Jokowi, jelas Hanifa, tampak jelas akan tumpulnya penegakan hukum kepada sejumlah oknum menteri. Berbagai kasus yang sempat mencuat ke publik terkait indikasi korupsi mereka, hingga kini tak jelas kelanjutan penyelesaiannya.

“Saat ini tidak ditindaklanjuti. Setelah dilakukan pemeriksaan, habis itu tidak dilakukan penyidikan lebih lanjut,” tutur Hanifa.

Menurut Hanifa, tebang pilih penegakan hukum terhadap menteri-menteri di kabinet Jokowi tak lepas dari unsur kepentingan politik. “Kecenderungannya kepentingan politik di atas segala-galanya, di atas kepentingan memberantas korupsi yang ada di Indonesia,” tutur Hanifa.

“Apa yang dikhawatirkan banyak kalangan penggiat anti korupsi, termasuk NCW karena terlalu tingginya determinasi Partai Politik dalam mengatur bagi-bagi jabatan strategis dalam Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi," tambahnya.

Dengan berbagai kasus dugaan korupsi menteri-menteri kabinet Indonesia Maju, NCW meminta untuk segera menindaknya agar tidak menjadi catatan buruk pada akhir kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Atas dugaan korupsi yang belum ditangani dengan baik dan tidak berpihak kepada rakyat, NCW memohon kepada Presiden Jokowi untuk segera mencopot para pembantu beliau yang terlibat dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme" tegasnya.