Home Hukum Sidang Perdana Lahan Hotel Sultan, PT Indobuildco Ungkap Perbuatan Ini

Sidang Perdana Lahan Hotel Sultan, PT Indobuildco Ungkap Perbuatan Ini

Jakarta, Gatra.com - Sidang perdata nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. dengan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Menteri ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva mengatakan bahwa sidang ini terkait dengan klaim kepemilikan atas Lahan seluas 13,7 Kawasan Hotel Sultan yang dinyatakan sebagai aset Negara.

"PT Indobuildco sebagai badan hukum perdata pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26 dan HGB No. 27 menggugat Setneg cq. PPKGBK sebagai badan hukum perdata pemegang hak atas HPL No. 1/Gelora terkait dengan sengketa hak atas lahan di kawasan Hotel Sultan. Jadi jelas dalam perkara ini PT Indobuildco melawan Setneg cq. PPKGBK yang menjalankan fungsinya sebagai badan hukum perdata pemegang hak atas tanah yang dalam hal ini pemegang HPL No. 1/Gelora," katanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (23/10/2023).

Ia menyampaikan perlu dipahami publik karena selama ini PT Indobuildco diposisikan sebagai pihak yang melawan negara sedangkan. "Yang perlu menjadi perhatian publik adalah penggunaan alat negara polisi dan tentara oleh Setneg cq. PPKGBK sebagai badan hukum perdata untuk melawan PT Indobuildco dalam sengketa hak atas lahan kawasan Hotel Sultan," tuturnya.

Hamdan juga mengungkapkan PT Indobuildco menggugat Setneg cq. PPKGBK karena Setneg cq. PPKGBK mengklaim HGB No. 26 dan HGB No. 27 sudah habis jangka waktunya tahun 2023 dan tidak diperpanjang sehingga kembali menjadi aset negara dalam ini HPL No. 1/Gelora.

"Hal ini keliru dan tidak benar karena dalam SK HPL No. 1/Gelora disebutkan jangka waktu HGB No. 26/27 habis tahun 2003 BUKAN tahun 2023 tetapi faktanya HGB 26/27 tersebut telah diperpanjang sampai tahun 2023 di atas tanah negara bebas dan selanjutnya ada pembaruan hak sampai tahun 2053. Jadi keberlakuan HGB 26/27 diatur undang-undang bukan oleh SK HPL No. 1/Gelora," ungkapnya.

Ia juga menyebutkan bahwa dalam diktum keenam SK HPL No. 1/Gelora disebutkan HGB No. 26/27 masuk bagian HPL No. 1/Gelora apabila sudah habis jangka waktunya dan disebutkan disitu tahun 2003, dengan ada syaratnya yaitu Sekneg cq.

"PPKGBK selaku Pemegang HPL No.1/Gelora harus melakukan pembebasan/pelepasan hak terlebih dahulu dari PT Indobuildco selaku pemegang HGB No. 26/27 sesuai Diktum kedua dan Ketujuh SK HPL No. 1/Gelora. Syarat ini tidak pernah terjadi atau dipenuhi sehingga sehabis masa pemberian hak, jangka waktu HGB 26/27 diperpanjang diatas tanah Negara bebas hingga tahun 2023," katanya.

Kemudian dalam kesempatan yang sama, Hamdan menjelaskan Sekretariat Negara (Setneg) sebagai instansi Negara dapat menguasai tanah melalui pemberian hak pengelolaan dan hak pakai tetapi tidak boleh juga untuk memilikinya sendiri tetapi untuk kesejahteraan rakyat.

"Bahkan, spanduk dan plang Setneg cq. PPKGBK juga bertentangan dengan SK HPL No. 1/Gelora itu sendiri karena harus memenuhi apa yang disebutkan dalam diktum kedua dan ketujuh SK HPL No. 1/Gelora yaitu Sekneg cq. PPKGBK selaku Pemegang hak harus membebaskan/melepaskan hak-hak yang ada di atasnya termasuk HGB 26/27 dengan ganti rugi kepada pemegang hak," jelasnya.

Ia juga menambahkan selain klaim secara sepihak, Setneg cq. PPKGBK juga telah menggunakan alat negara polisi dan tentara untuk membatasi akses jalan masuk kawasan Hotel Sultan secara sewenang-wenang dan menempatkan polisi dan tentara untuk menjaga kawasan yang bukan miliknya tersebut secara melawan hukum.

"Tentu saja hal itu sangat merugikan PT Indobuildco, yang bila terus dibiarkan akan menghancurkan bisnis Hotel Sultan dan PT Indobuildco secara keseluruhan. Untuk itu, kami mohon keadilan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghentikan sementara tindakan-tindakan Setneg cq. PPKGBK agar tidak menghancurkan bisnis dan ekonomi PT Indobuildco ke kondisi yang lebih buruk," pungkasnya.

Reporter: Iswatun Hasanah