Jakarta, Gatra.com - Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) melaporkan sampai akhir September 2023, belanja negara tercatat mencapai Rp1.967,9 triliun atau sekitar 64,4% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja negara juga tercatat mengalami peningkatan sebesar 2,8% secara year on year (yoy) dibanding dengan periode yang sama tahun 2022 yang sebesar Rp1.913,9 triliun.
“APBN telah membelanjakan Rp1.967,9 triliun. Ini artinya sampai dengan akhir September kita membelanjakan 64,3 persen dari total pagu anggaran yang ada di APBN 2023,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA edisi Oktober 2023 pada Rabu (25/10).
Adapun, realisasi belanja APBN tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD).
Untuk realisasi pemerintah pusat, Kemenkeu mencatatkan sebesar Rp1.396,9 triliun atau sekitar 62,2% dari pagu Anggaran APBN tahun ini. Sedangkan, realisasi belanja negara yang disalurkan ke daerah (TKD) mencapai Rp571,0 triliun.
Dalam paparannya, Bendahara Negara itu merinci, untuk realosasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.396,9 triliun terdiri dari belanja kementerian/Lembada senilai Rp Rp669,6 triliun dan Non-Kementerian/Lembaga Rp727,3 triliun.
Lebih rinci, untuk belanja kementerian/ Lembada digunakan untuk, digunakan untuk dukungan persiapan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, dan penyaluran berbagai macam bansos. Sedangkan belanja non-kementerian/ lembaga digunakan untuk realisasi subsidi dan kompensasi (BBM dan listrik), program kartu prakerja serta subsidi pupuk untuk Petani.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengatakan, dari belanja pemerintah pusat dengan total Rp1.396,9 triliun sekitar 57,5% atau Rp803,5 triliun yang sudah dinikmati langsung oleh masyarakat.
Adapun dana tersebut digunakan untuk, Perlindungan sosial, Petani, dan UMKM yakni terdiri dari program keluarga harapan (PKH) senilai Rp19,5 triliun, kartu sembako (KS) senilai Rp29,8 triliun, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN) senilai Rp34,7 triliun, bantuan benih mulsa dan pupuk organik Rp1,2 triliun, bantuan alat dan mesin pertanian Rp574,5 miliar, bantuan ternak Rp182,5 miliar, dan Bansos Pangan Rp8,2 Triliun.
Kemudian katagori Pendidikan, yakni di antaranya, Program Indonesia Pintar sebesar Rp8 triliun untuk 12,3 juta juta siswa, Program KIP Kuliah sebesar Rp10,8 triliun untuk 729,3 ribu mahasiswa, BOS (Kemenag) sebesar Rp10,2 triliun untuk 8,9 juta siswa, BOPTN sebesar Rp4,6 triliun untuk 197 PTN.
Dalam balam bidang infrastruktur yaitu Pembangunan/ rehabilitasi Infrastruktur Rp108,6 triliun yang terdiri dari sarpras Pendidikan, sanitasi/persampahan, SPAM, jalan, jembatan, rel KA, bandara, dan pelabuhan. Kemudian, Bantuan bencana senilai Rp1,8 triliun untuk bantuan stimulan perumahan gempa Cianjur sebanyak 42,4 rb KK Rp1,22 triliun.
Sedangkan belanja non/kementerian/ lembaga terdiri dari Subsidi dan kompensasi Listrik Rp77,9 triliun, Subsidi LPG 3 Kg Rp46,5 triliun, Subsidi dan Kompensasi BBM Rp95,4 triliun, Subsidi Perumahan Rp616,9 miliar dan Kartu Prakerja Rp3,7 triliun untuk 1 juta peserta.
