Mataram, Gatra.com – Rapat Koordinasi DPD PDIP NTB digelar Minggu (5/11) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Berbagai isu politik yang mengalir saat ini ditanggapi santai DPP PDIP, termasuk maraknya isu penarikan kade PDIP yang duduk di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sekjen Hasto Kristianto meluruskan isu tersebut. Partai berlogo banteng moncong putih itu berjanji tidak akan menarik para kadernya di kabinet karena DPP PDIP menegaskan tetap mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga masa jabatannya berakhir.

“Partai tak akan menarik sejumlah kadernya yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Kita akui Jokowi telah berubah seiring putra sulungnya Mas Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto,” ujarnya di hadapan para wartawan dan Pengurus DPD PDIP NTB.

Hasto menegaskan komitmen DPP PDIP, meskipun Jokowi sudah berubah, tetapi tugas PDIP untuk bangsa dan negara tetap dikedepankan. Sehingga harus mengawal sebagai satu kesatuan sampai akhir tugas.

Menurutnya, PDIP lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara ketimbang manuver politik belaka. Maka menteri PDIP tetap menjalankan tugas bagi bangsa dan negara. Itu jauh lebih dikedepankan daripada sekadar manuver politik.

Kata Hasto, Jokowi kini memilih jalan yang berbeda dengan partai yang mengusungnya hingga menjadi presiden dua periode. Menurutnya, PDIP tetap mengawal Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menyinggung, pemilu DPP PDIP memiliki pilihan yang berbeda dengan Jokowi. “Ganjar-Mahfud bukan hanya sekadar pemimpin yang bersih, jujur, berpengalaman, tetapi juga yang menegakkan hukum di atas prinsip keadilan yang tidak dimanipulasi dengan kepentingan keluarga," ungkapnya.