Jakarta, Gatra.com - Kementerian Kesehatan Repoblik Indonesia bersama dengan Tony Blair Institute for Global Change Indonesia (TBI Indonesia) menyampaikan draft strategi transformasi digital kesehatan atau digital health transformation strategy (DHTS) 2025-2029 dalam acara pre-event Asia e Health information network (AeHIN) pada hari ini Senin (6/11).
Adapun, DHTS juga akan menjadi acuan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dimana seluruh rakyat Indonesia ditargetkan menerima pelayakan kesehatan bermutu tanpa terkecuali.
Chief Digital Transformation Office (DTO), Kementerian Kesehatan RI, Setiaji mengatakan, strategi Transformasi Kesehatan Digital akan menjadi dokumen integral bagi Pemerintah Indonesia karena akan menentukan masa depan lanskap strategi kesehatan digital Indonesia.
“Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah mengindikasikan kesehatan digital sebagai salah satu sektor prioritas dan aplikasi untuk landasan utama e-Government Indonesia (SPBE) mendatang,” katanya di Jakarta pada Senin (6/11).
“Kementerian Kesehatan Indonesia telah meminta Tony Blair Institute (TBI) untuk mendukung pemutakhiran Strategi Transformasi Kesehatan Digital agar selaras dengan peta jalan nasional dan mempersiapkan tren masa depan dalam layanan kesehatan,” ujar Setiaji.
Pada tahun 2030, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mengubah surplus demografi menjadi bonus demografi. Senior Advisor of Health for Indonesia, Tony Blair Institute for Global Change, Ben Kamarck mengatakan, Pemerataan akses kesehatan nantinya dapat menciptakan efek domino yang positif pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
“TBI sangat senang dapat mendukung pemerintah untuk menyusun cetak biru transformasi digital kesehatan secara tepat, sehingga kebutuhan kesehatan masyarakat terpenuhi secara merata hingga ke pelosok,” ujarnya.
Seperti diketahui, sektor kesehatan Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah kesenjangan akses kesehatan, terutama bagi mereka yang berada di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Kondisi ini juga diperparah dengan kondisi fasilitas layanan kesehatan yang belum memadai. Hingga kini, 57% puskesmas di Indonesia belum memenuhi standar minimum tenaga kerja kesehatan.
Di sisi lain, pandemi COVID-19 telah menegaskan perlunya transformasi kesehatan digital di Indonesia. Krisis ini menyoroti kebutuhan penting akan infrastruktur kesehatan yang efektif dan kemampuan untuk merespon dengan cepat terhadap situasi darurat kesehatan masyarakat. Teknologi kesehatan digital, seperti aplikasi pelacakan kontak, platform uji online, dan analisis data, memainkan peran kunci dalam pengendalian krisis kesehatan.
“Kita bisa belajar dari pandemi COVID-19, dimana teknologi kesehatan sangat signifikan perannya dalam pengendalian pandemi,” ungkap Manager of Tech for Indonesia, Tony Blair Institute for Global Change, Willy Limiady.
Adapun, Indonesia telah mencatatkan pencapaian signifikan dalam pengembangan sistem kesehatan. Keterlibatan dalam Asia eHealth Information Network (AeHIN) menjadi bukti keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menggarap sektor kesehatan untuk membangun ekosistem yang tangguh.
“Karenanya, transformasi digital dari hulu ke hilir sudah menjadi kebutuhan di sektor kesehatan, tidak hanya untuk peningkatan kualitas pelayanan, tetapi juga mengakselerasi pencapaian program-program prioritas kesehatan untuk mewujudkan Indonesia Sehat melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai mandat Presiden Joko Widodo,” ujarnya.
