Home Ekonomi Anies Sebut Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Alami Stagnan Selama 8 Tahun

Anies Sebut Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Alami Stagnan Selama 8 Tahun

Jakarta, Gatra.com - Calon Presiden (Capres), Anies Baswedan menilai presentasi kemantapan jalan Kabupaten/Kota di Indonesia stagnan selama delapan tahun terakhir. Artinya, kondisi ini terjadi selama Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkuasa sejak 2014 lalu.

“Kemudian, indeks performa logistik kita mengalami stagnansi, dan bila kita lihat lebih jauh presentasi kemantapan jalan kabupaten/kota itu juga mengalami stagnansi selama delapan tahun terkahir,” kata Anies dalam acara Sarasehan 100 Ekonom 2023 di Jakarta, Rabu (8/11).

Dalam kesempatan itu, bacapres dari Partai NasDem itu juga menilai, selama beberapa tahun belakang, Pemerintah Indonesia melakukan peningkatan infratuktur tidak disertai dengan peningkatan kualitas layanan. Pasalnya, anggaran infrastuktur Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya pada 2014 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp178 triliun dan meningkat dua kali lipat pada 2022 sebesar Rp366 triliun.

"Sementara di sisi lain, incremental capital output ratio kita yang harusnya menurun justru malah angkanya meningkat,” jelasnya.

Anies menilai, peningkatan incremental capital output ratio Indonesia yang meningkat dari 4,2 menjadi 7,3. Hal itu menurutnya menandakan menurunnya tingkat efesiensi Indonesia, dengan kata lain menurunnya tingkat pemanfaatan sumber daya dalam peningkatan infrastuktur.

Diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) menargetkan kemantapan jalan di daerah dapat meningkat sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa rata-rata kemantapan jalan kabupaten/kota saat ini masih rendah hanya 60%. Berbeda hal dengan jalan nasional yang rata-rata sudah 93%.

“Kalau jalan daerah itu rata-rata, kalau provinsi, kabupaten, kota tingkat kemantapan jalan 60%. Kalau nasional 93%, makanya ada Inpres," kata Basuki usai Raker bersama Komisi V, Rabu (30/8).

Kemudian, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR juga melakukan penambahan dana anggaran pada 2023 untuk penanganan jalan daerah sebesar Rp14,6 triliun. Dana itu terbagi dalam dua tahap, tahap pertama senilai Rp7,4 triliun dan tahap kedua senilai Rp7,2 triliun.

44