Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengemukakan sejumlah langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggebrak demokrasi, baik dalam politik maupun ekonomi. Usman membahas soal mobilisasi populisme yang ia anggap sangat dekat dengan Presiden Jokowi.

“Sekarang yang dibangun dengan Kaesang dan juga dengan Gibran, itu bukan sekadar politik dinasti, tapi juga membangun populisme,” ucap Usman Hamid dalam acara diskusi politik “Menyelamatkan Demokrasi dari Cengkeraman Oligarki dan Dinasti Politik” yang diadakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (14/11).

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, populisme adalah paham yang mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat kecil. Dalam paham populisme, seringkali kepentingan rakyat dibenturkan atau dibandingkan dengan kepentingan elit.

“Seolah-olah ada seorang penyelamat, anak muda yang akan memperbaiki Indonesia dari segala ancaman-ancaman,” lanjut Usman.

Selain di bidang politik, Usman mengatakan kalau pengaruh Presiden Jokowi juga terasa di sektor ekonomi. Usman mengatakan adanya perubahan poros ekonomi di Indonesia. Sebagai pembanding, Usman mengatakan, Indonesia di era Orde Baru masuk di poros kapitalisme Amerika.

“Di era Jokowi, Indonesia ada di poros kapitalisme Tiongkok. Bedanya, cuma bosnya aja, tuannya aja,” kata Usman.

Ia menyebutkan ada kemiripan dari politik ekonomi yang digunakan. Hal ini dilihat dari beberapa faktor, mulai dari penanaman modal hingga perlakuan terhadap pihak buruh.

“Mengutamakan modal asing, merendahkan upah buruh, memungkinkan perusahaan untuk memecat seenaknya saja,” jelas Usman.

Usman menjelaskan, gejala saat ini banyak disebut sebagai oligarki demokratis atau demokrasi kaum penjahat.