Jakarta, Gatra.com - Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti mengatakan, masyarakat tidak bisa dengan mudah menyepelekan pemilu, ketika ada pihak yang bertanding di dalamnya terindikasi diuntungkan karena dekat dengan pihak yang tengah berkuasa.

Secara implisit, Bivitri menanggapi soal majunya putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka, yang resmi maju jadi cawapres Prabowo Subianto usai Mahkamah Konstitusi (MK) menyetujui permohonan nomor 90 terkait usia batas minimal capres-cawapres.

"Kita tidak boleh polos-polos amat untuk bilang terserah warga dong 14 Februari (2024 nanti) milih siapa," ucap Bivitri Susanti dalam acara diskusi politik “Menyelamatkan Demokrasi dari Cengkeraman Oligarki dan Dinasti Politik” yang diadakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (14/11).

Bivitri mengatakan, Pemilu bukan hanya pada 14 Februari 2024. Tapi, sejak hari pertama KPU mengumumkan jadwal pemilu.

"Seawal itu. Itu semua sudah harus jujur dan adil. Kalau sudah mulai tidak ada keadilan berarti ada yang salah di situ," kata Bivitri.

Ia pun menegaskan, keberlanjutan politik dalam suatu keluarga tentu diperbolehkan. Namun, ada beberapa tatanan yang tidak boleh dilanggar.

"Kalau hukum ada yang menghalangi terus hukumnya diganti dulu, itu kan berarti kekuasaan sudah digunakan untuk membuka jalan untuk sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan," jelas Bivitri lagi.