Jakarta, Gatra.com - Kementerian Agama (Kemenag) berhasil mengukir catatan baik dalam sektor efisiensi anggaran. Melalui platform pelatihan Massive Open Online Course (MOOC) Pintar, Kemenag mampu mengefisiensikan anggaran hingga mencapai Rp1,6 triliun.

Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Suyitno, menyebut efisiensi anggaran ini, merupakan imbas dari didorongnya pemanfaatan digitalisasi layanan pelatihan yang menjadi program prioritas Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

“Dengan teknologi digital, pelatihan tak lagi manual. Dirancang dengan learning system, manajemen pembelajaran, dan aplikasi yang mudah, cepat dan aksesibel,” ujar Suyitno dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (16/11).

Jika dulu pelatihan tatap muka setahun hanya menjangkau ribuan peserta, berkat adanya digitalisasi, sekarang ratusan ribu peserta bisa terjangkau dengan biaya yang lebih rendah.

Kepesertaan yang besar ini, sambung Suyitno, juga memberikan manfaat yang besar untuk organisasi Kemenag. Metode pelatihan melalui MOOC Pintar memberikan kesempatan kepada semua ASN di Kementerian Agama untuk mengikuti pelatihan.

“Bahkan menjangkau masyarakat yang bersentuhan dengan tugas Kemenag. Peningkatan kompetensi gampang di desain sesuai kebutuhan dan prioritas,” papar dia.

Hal ini pun membuatnya makin optimis, jika peningkatan kompetensi ASN bisa dicapai. Hanay tinggal, secara organisasi, Kemenag harus bisa membuat lingkungan yang adaptif dan fleksibel.

“Dengan digitalisasi pun, kualitas layanan kepada masyarakat pasti juga akan membaik,” jelas dia.

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Agama bidang Media dan Komunikasi Publik, Wibowo Prasetyo mengatakan, transformasi digital menjadi suatu keharusan yang perlu diimplementasikan di berbagai lini termasuk Badan Litbang dan Diklat Kemenag.

Bowo menyebut, keberhasilan efisiensi anggaran dalam hal diklat, menjadi bukti bahwa transformasi digital membawa dampak positif terhadap cara kerja Kementerian kedepan.

“Transformasi digital itu keharusan zaman. Ini akan memudahkan akses publik terhadap layanan Kemenag,” tegas dia.