Jakarta, Gatra.com - Calon Presiden Ganjar Pranowo memberikan penjelasan terkait penilaian skor lima soal penegakan hukum dan HAM di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Ganjar, nilai yang diberikannya itu karena berasal dari suara masyarakat. Terlebih penegakan hukum dan persoalan hukum masih menjadi sebuah catatan yang menjadi perbincangan di masyarakat.

"Kalau soal penilaian karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara, soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus begitu," kata Ganjar saat bertemu dengan Jusuf Kalla (JK) di Jakarta, Minggu (19/11).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut, penegakan hukum mendapat nilai rendah usai kejadian hukum akhir-akhir ini. Diketahui, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres menjadi pro kontra di masyarakat.

"Nah tentu dengan kejadian terakhir, angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya alias ya turunlah skornya," jelasnya.

Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla juga rupanya sependapat dengan pernyataan Ganjar yang memberikan skor lima kepada penegakan hukum dan HAM di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

Menurut JK, dengan situasi yang ada sekarang ini sudah pastinya semua pihak akan sependapat dengan penilaian Ganjar.

"Soal hukum ini ya seperti dikatakan, kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan lima gitu kan. Ya saya kira anda juga mungkin sependapat itu," kata JK usai bertemu dengan Ganjar.

Ia mengatakan, untuk menciptakan suasana aman serta nyaman berbangsa dan bernegara diperlukan sebuah tindakan hingga sikap yang adil. Terlebih hal tersebut sangat menberikan pengaruh bagi negara itu sendiri.

"Terutama karena suasana terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan, sangat penting sekali. Ya sekali lagi, kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045 seperti diinginkan Pak Jokowi," tegas JK.

Maka dari itu, JK menekankan pentingnya sebuah tindakan hukum yang adil, ataupun mengedepankan netralitas oleh sebuah lembaga negara. Dengan begitu, persoalan bangsa pun tidak akan muncul dan menjadi sebuah sorotan.

"Tetapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral, begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah," tegas JK.