Jakarta, Gatra.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan realisasi capaian anggaran TA 2023, di mana per 31 Oktober 2023, mencapai Rp94,50 triliun atau sebesar 57,5% dari pagu anggaran, dengan realisasi capaian fisik 60%. Nilai tersebut lebih tinggi dari realisasi anggaran di bulan yang sama pada TA 2022 yaitu sebesar 52,3%.
“Pagu awal Kementerian PUPR TA 2023 sebesar Rp125,22 triliun, kemudian mengalami penambahan menjadi Rp164,39 triliun. Dan hingga tanggal 17 November 2023, realisasi keuangannya sebesar Rp109,33 triliun (63,9%) dengan progres fisik sebesar 67,8%,” kata Menteri Basuki dalam sidang DPR di Jakarta, dikutip pada Selasa (21/11).
Basuki juga melaksanakan, dukungan terhadap infrastruktur di IKN pada 2020 – 2024 sebesar Rp60,99 triliun atau sebanyak 85 paket pekerjaan. Dengan Progres fisik hingga 1 November 2023 sebesar 22,2%. Sementara untuk anggaran pada TA 2023 yang dialokasikan pada dukungan infrastruktur dasar IKN sebesar Rp25,32 triliun.
“Untuk Batch 1 (Tahun 2020 – Maret 2023) anggarannya sebesar Rp24,53 triliun untuk 40 paket pekerjaan dengan progres 53,3 persen. Sementara, untuk Batch 2 (setelah Maret 2023), anggarannya sebesar Rp36,46 triliun untuk 45 paket pekerjaan dengan progress sebesar 1,3 persen,” jelas Basuki.
Di samping pelaksanaan pembangunan IKN, dilaksanakan juga Program Padat Karya TA 2023 sebesar Rp15,18 triliun untuk 723 ribu orang tenaga kerja, dengan progres serapan anggaran sebesar Rp11,85 triliun atau 78% dan serapan tenaga kerja sebanyak 539.720 orang atau 74,6%. Serta, pelaksanaan Inpres No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah (IJD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp14,65 triliun yang telah dilaksanakan sejak bulan Juli 2023, dengan progres fisik hingga saat ini sebesar 41,5%.
Basuki juga menyampaikan, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, fokus program pada tahun 2024 secara garis besar adalah penyelesaian seluruh pekerjaan konstruksi tuntas, kecuali beberapa paket pembangunan infrastruktur MYC yang baru dimulai pada Desember 2023. Serta pelaksanaan Program OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi.
“Selain itu, program tahun 2024 akan fokus pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menjadi Direktif Presiden seperti pasar, sekolah, dan rusun. Serta kegiatan instruksi presiden seperti Inpres Jalan Daerah yang telah terlaksana, dan Inpres Air Minum dan Sanitasi yang saat ini tengah kita siapkan bersama Bappenas,” tambah Basuki.
Adapun Pagu Alokasi Anggaran Kementerian PUPR TA 2024 yang telah ditetapkan sebesar Rp147,37 triliun, Serta rencana dukungan infrastruktur dasar IKN pada TA 2024 dialokasikan sebesar Rp35,45 triliun, rencana alokasi untuk program padat karya TA 2024 sebesar Rp7,11 triliun dan rencana alokasi anggaran untuk IJD TA 2024 sebesar Rp15 triliun.
