Solo, Gatra.com - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritisi kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Menurutnya membangun IKN hanya akan menimbulkan ketimpangan yang baru di Indonesia.

Hal ini disampaikan Anies Dialog Terbuka Muhammadiyah yang digelar di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Rabu (22/11). Dalam dialog ini, Anies datang bersama pasangannya Muhaimin Iskandar.

"Membangun kota di tengah hutan ini hanya akan menimbulkan ketimpangan di kota tersebut. Jadi tujuan dengan langkah yang dikerjakan nggak nyambung. Ini problem, ini harus dikaji secara serius,” kata Anies dalam dialog tersebut.

Sebab, saat tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru dengan alasan pemerataan, maka tidak akan menghasilkan pemerataan itu sendiri. Sebab hanya akan menghasilkan sebuah kota yang baru dan timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya.

Menurutnya saat ingin melakukan pemerataan di Indonesia, harus dimulai dengan membangun kota kecil menjadi menengah dan kota menengah menjadi besar.

"Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan,” katanya.

Apalagi saat ini tujuan dari Indonesia adalah membangun Indonesia yang setara dan Indonesia yang merata. "Memang argumennya sama, tapi langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru membesarkan semua kota yang ada di Indonesia,” tegasnya.

Dalam dialog ini, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berhadapan dengan lima orang panelis. Mereka adalah Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Saad Ibrahim, Rektor UMS Sofyan Anif, Mantan Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada, Peneliti senior dari BRIN Siti Zuhro dan Zuly Qodir. Keduanya ditanyai mengenai gagasan di bidang pendidikan, hukum, kebudayaan hingga persoalan mengenai perempuan dan berbagai persoalan lainnya.