Home Ekonomi Mendagri Puji Pemulihan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di Kepri

Mendagri Puji Pemulihan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di Kepri

Batam, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian memuji upaya pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi serta alokasi dana hibah Pilkada 2024 di Kepri, Jumat (24/11). Hal itu, menyusul angka inflasi Oktober 2023 di Kepri sebesar 2,46 persen, lebih rendah dari rata-rata inflasi nasional.

 

Mantan Kapolri tersebut menjelaskan, inflasi di Kepri pada bulan Oktober 2023 berada di angka 2,46 persen lebih rendah dari angka inflasi nasional yang berada di 2,56 persen. Daerah ini harus jeli, mengingat kontur geografis Kepri yang terdiri dari gugusan pulau membuat akses ke sejumlah daerah menjadi sulit.

"Angka yang tercatat ini sudah bagus, namun kita harus perhatikan juga akses ke beberapa daerah yang cukup sulit sehingga dapat mendorong inflasi dari sektor tersebut. Saya minta pimpinan daerah jangan sampai terlena dan harus terus mengendalikan inflasi," katanya, usai Rakor di Marriot Hotel Batam.

Tito menyebut sebagian besar daerah di Provinsi Kepri masih bergantung dengan transfer dana dari pemerintah pusat. Hanya Pemko Batam dan Pemprov Kepri yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat, ditandai dengan keseimbangan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dari pusat.

"Investasi adalah kunci untuk mendongkrak PAD, sehingga seluruh kepala daerah didorong untuk berinovasi dengan terobosan di masing-masing potensi agar bisa menyedot investasi masuk. Supaya daerah bisa punya sumber penghasilan yang lebih banyak dari sektor swasta dan tidak sepenuhnya mengandalkan pusat," ujarnya.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan, program bantuan pangan pemerintah pusat yang diberikan ke masyarakat sangat membantu menekan inflasi. Realisasi pendapatan Tahun 2023, sementara telah mencapai 79,77 persen.

"Untuk optimalisasi penyerapan PAD juga terus dilakukan hingga akhir tahun agar bisa melebihi target. Bantuan pangan Pemerintahan Presiden Jokowi terbukti berhasil mengendalikan inflasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah kepulauan," tuturnya.

40