Home Hukum Digugat Rp 240 Triliun, Ini Jawaban Kuasa Hukum Gibran

Digugat Rp 240 Triliun, Ini Jawaban Kuasa Hukum Gibran

Solo, Gatra.com - Sidang perdata terkait perbuatan melawan hukum yang menggugat Almas Taqibbirru dan Calon Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Kamis (30/11). Sidang ini masih dalam tahapan mediasi.

Terkait sidang ini, Kuasa Hukum Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, Faiz Kurniawan mengatakan bahwa kliennya menghormati dan menghargai proses persidangan yang berjalan. Faiz mengatakan, Gibran akan menunggu hingga putusan dari majelis hakim.

"Saat ini masih mediasi, jadi menunggu proses mediasi dan putusan hakim selesai, biar dibuktikan di proses persidangan," katanya

Ditemui di Balai Kota Solo, Gibran menyatakan jawaban yang sama. Dia akan mengikuti proses persidangan yang ada dan menunggu perkembangan lebih lanjut.

"Kita mengikuti proses yang ada, lihat besok ya," ujarnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum KPU RI yang juga masuk menjadi salah satu tergugat, Endik Wahyudi mengatakan mereka juga akan mengikuti proses hukum yang berjalan. Materi dalam persidangan ini yakni perbuatan melawan hukum.

"Terserah penafsiran mereka, di tahapan awal ini masih pemeriksaan legal standing. Jadi dilihat juga mereka punya kapasitas atau tidak, kita lihat saja," ujarnya.

Namun Endik menegaskan bahwa KPU sejauh ini melaksanakan kegiatan sesuai dengan perundang-undangan. Sehingga apapun yang telah diputuskan wajib dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu.

"Berkaitan dengan gugatan ini, sebagai instansi yang taat terhadap undang-undang, dan menghargai gugatan ini kami datang. Apakah ini salah alamat atau tidak, kita melihat proses selanjutnya. Soal asumsi lembaga, belum pada kesimpulan itu (guatan salah alamat), kalau asumsi pribadi saya, ini tidak tepat," ujarnya.

Di sisi lain, Kuasa hukum penggugat Zaenal Mustofa juga meminta kasus ini tidak selesai begitu saja melalui jalur mediasi. "Harus sampai putusan, supaya tidak abu-abu. Kita optimis pasti menang dengan gugatan ini. Kita tunggu saja Hakim nanti seperti apa. Toh baru pemeriksaan berkas," paparnya.

Terkait perhitungan ganti rugi yang nilainya fantastis, Zaenal menyatakan bahwa hal tersebut masuk akal. Sebab dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, wajar jika nominalnya sejumlah itu. Mengingat biaya pendidikan politik harusnya lebih dari itu.

"Jadi asumsi kita ganti rugi Rp 1 juta dikalikan 204 juta penduduk berdasarkan DPT. Kalau kita mengacu pada pendidikan poltik, biaya Rp 1 juta tidak mahal," ucapnya.

123