Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo menekankan bahwa saat ini investasi menjadi suatu hal yang dibutuhkan semua negara, sebagai kunci pertumbuhan ekonomi. 

Ia mengingatkan kepada seluruh kepala daerah dan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk terus membantu pencapaian target realisasi investasi yang optimal dengan memberikan kemudahan perizinan di daerah.

Terlebih pada 2024 mendatang, Kementerian Investasi/BKPM memiliki target realisasi investasi sebesar Rp1.650 triliun.

Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggelar agenda tahunan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023 dengan tema Investasi Berkeadilan dan Berkelanjutan di Balai Kartini, Jakarta, Kamis(7/12).

“Jadi saya minta terus perbaiki iklim investasi, baik nasional maupun di daerah, dan tingkatkan realisasi investasinya. Yang dulu kita ini selalu berorientasi pada marketing, begitu investor datang pembebasan lahan gagal, perizinan ruwet, balik lagi itu investornya gak jadi investasi. Konsentrasi kita sekarang ini bukan di-marketing tapi penyelesaian masalah di dalam negeri kita sendiri,” tegas Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa tema Rakornas Investasi 2023, ini berfokus pada transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam untuk memastikan aspek keberlanjutan, serta kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk investasi yang berkeadilan.

Bahlil berharap Rakornas Investasi ini mampu menghasilkan rumusan kebijakan investasi yang mampu mendorong tercapainya realisasi investasi yang berkualitas.

“KPI (Key Performance Indicator) tentang kolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM, sejak 2021 telah diterapkan dan sekarang sudah berjalan, tapi belum maksimal. Ini butuh kesadaran yang tinggi kami lakukan,” ucap Bahlil.

Sesuai arahan Kepala Negara, Bahlil kembali menekankan di tahun depan arah kebijakan pemerintah tidak akan kendor, tetap mendorong hilirisasi. Ia berharap para gubernur, bupati, wali kota serta kepala-kepala DPMPTSP sebagai benteng pertahanan terdepan untuk menjaga investasi, khususnya hilirisasi.

“Jadi kalau ada yang mengatakan hilirisasi adalah jalan yang keliru, saya ingin mengatakan bahwa yang bicara itu otaknya yang keliru. Kepentingan negara harus jalan terus untuk menjaga kedaulatan bangsa kita,” tegas Bahlil.