Home Pendidikan NU Circle: Jokowi Harus Terbitkan Perppu Darurat Pendidikan Nasional

NU Circle: Jokowi Harus Terbitkan Perppu Darurat Pendidikan Nasional

Jakarta, Gatra.com – Wakil Ketua (Waka) Perkumpulan Nusantara Utama Cita (NU Circle), Achmad Rizali, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perbaikan Mutu Pendidikan Nasional.

Achmad dalam keterangan pers, Jumat (8/12), menyampaikan, pihaknya juga meminta Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar.

Ia menyampaikan, pihaknya meminta Presiden Jokowi menerbitkan Perppu dan Perpres Inpres menanggapi hasil penilaian program pelajar internasional atau Programme for Internasional Student Assessment (PISA) untuk Indonesia.

Hasil penilaian PISA untuk Indonesia tahun ini tersebut semakin menunjukkan bahwa kondisi gawat darurat pendidikan nasional. Kompetensi literasi membaca, numerasi, dan sains siswa Indonesia semakin memburuk.

Menurut Achmad, situasi ini sangat berpengaruh terhadap indeks modal manusia Indonesia (Human Capital Index) yang mengukur produktivitas manusia hingga 18 tahun ke depan.

“Melihat hasil PISA, sudah saatnya Presiden Jokowi lebih peduli pada pendidikan nasional. Harus ada kebijakan cepat dan revolusioner semacam Perppu dan Inpres untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional, mulai dari tingkat yang paling mendasar. Perppu ini sudah keharusan dan tidak bisa ditunda-tunda lagi,” ujarnya.

Seperti diketahui, hasil Programme for Internasional Student Assessment atau PISA Indonesia tahun 2022 baru saja dikeluarkan Desember 2023. Skor PISA untuk literasi membaca siswa Indonesia turun dari 371 (tahun 2018) menjadi 359 (tahun 2022).

Begitu juga skor kompetensi matematika siswa Indonesia turun dari 379 (tahun 2018) menjadi 366 (tahun 2022). Kompetensi sains juga turun dari 389 (2018) menjadi 383 (2022).

Selama 20 tahun Indonesia mengikuti tes asesmen yang dilakukan negara maju (OECD), skor Indonesia tidak bergerak dari level terendah yaitu level 1 dan 2. Sekitar 82 persen siswa Indonesia berada di level 1, yang artinya buta secara fungsional, baik dalam literasi membaca maupun matematika.

“Pendidikan nasional sedang tidak baik-baik saja. Sektor pembangunan manusia Indonesia agar bisa menjadi manusia unggul semakin terancam,” ujarnya.

Achmad menyampaikan, Negara tidak boleh berdiam diri dan membiarkan kompetensi manusia Indonesia semakin terpuruk. Harus ada upaya sistematis, terstruktur, dan masif untuk memperbaiki semua ini.

Menurutnya, situasi ini semakin runyam ketika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menargetkan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index/HCI) Indonesia mencapai 73% pada tahun 2045. Saat ini, HCI Indonesia 54% (2020).

Dengan tingkat skor PISA dan berbagai asesmen nasional yang terus memburuk, lanjut Achmad, yang dihitung melalui Harmonize Test Sore (HTS), sangat mustahil Indonesia mampu mencapai HCI hingga 73% ketika semua kinerja pendidikan tidak menunjukkan perbaikan.

“Artinya produktivitas manusia Indonesia semakin merosot dan terus memburuk. Ini sangat mengkhawatirkan karena rendahnya mutu manusia Indonesia berimplikasi pada gangguan stabilitas keamanan nasional, meningkatnya pengangguran, kriminalitas, kerusuhan sosial, dan tentu saja memperburuk ekonomi nasional,” ujarnya.

Saat ini, memang ada inisiatif masyarakat yang melakukan Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika dan Membaca. Inisiatif ini hanya bisa dilakukan secara sporadis di tengah jumlah siswa yang sangat besar dan luas wilayah Indonesia yang sangat luas.

Padahal, kata Achmad, untuk mengatasi buruknya kompetensi puluhan juta siswa Indonesia, dibutuhkan kerja kolosal seluruh pihak secara nasional dengan komando khusus, anggaran yang sangat besar, dan payung hukum yang kuat.

Harus dibuat kebijakan pendidikan nasional yang revolusioner, termasuk mengganti seluruh menteri di bidang pembangunan manusia, baik Menteri Pendidikan maupun Menteri Koordinator PMK. Tanpa kebijakan revolusioner, banyak hal yang dipertaruhkan bangsa ini.

“Selama pendekatannya tidak revolusioner, pemerintah telah mempertaruhkan nasib generasi emas Indonesia semakin menjadi generasi cemas di masa yang akan datang,” ujar Achmad.

100